Tahanan Kurdi Hentikan Mogok Makan 68 Hari  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. azpenalreform.a

    Ilustrasi. azpenalreform.a

    TEMPO.CO, DIYARBAKIR--Sekitar 700 militan Kurdi yang sedang mendekam di 12 penjara Turki Ahad 18 November 2012 akhirnya mengakhiri mogok makan selama 68 hari. “Langkah ini kami lakukan atas permintaan Abdullah Ocalan,” kata Deniz Kaya, juru bicara tahanan Kurdi di Turki kepada kantor berita Firatnews. 

    Melalui saudaranya, Mehmet, Ocalan pada Sabtu akhir pekan lalu meminta pelaku mogok makan untuk mengakhiri protesnya. “Aksi ini telah mencapai tujuan. Saya meminta para peserta untuk menghentikan mogok makan sesegera mungkin,” ujar Mehmer mengutip Ocalan.

    Aksi mogok makan digelar ratusan tahanan sejak 12 September lalu. Mereka sama sekali tidak makan tetapi masih menerima asupan teh manis dan air dengan garam. Ozdemir Aktan, ketua Asosiasi Medis Turki mengkhawatirkan kondisi peserta mogok makan. “Setelah 60 hari mogok makan, mereka mulai sekarat,” tutur Aktan kepada Reuters.

    Langkah ini terpaksa dilakukan agar tuntutan mereka didengarkan pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Ada dua tuntutan utama yakni agar warga Kurdi di Turki bebas menggunakan bahasanya termasuk di pengadilan dan mengeluarkan Ocalan dari sel isolasi di penjara pulau Imrali menjadi tahanan rumah.

    Selasa pekan lalu, pemerintah Turki menyerahkan rancangan undang-undang ke parlemen mengenai hak warga Kurdi untk menggunakan bahasanya saat membela diri di pengadilan. Namun banyak pihak menilai langkah ini belum cukup karena Ocalan masih dibui.

    Ocalan merupakan pemimpin Partai Pekerja Kurdi yang dianggap bertanggung jawab atas konflik dengan pemerintah Turki dan menewaskan sedikitnya 40 ribu orang. Ia berhasil ditangkap di Nairobi, Kenya pada 1999. Kini ia menjalani hukuman penjara seumur hidup.

    L REUTERS | RUDAW | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.