Parlemen Jepang Dibubarkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yoshihiko Noda. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Yoshihiko Noda. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    TEMPO.CO , Tokyo: Teriakan “Banzai” sebanyak tiga kali dari dalam ruang parlemen menandai pembubaran parlemen (lower house) kemarin. Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda tak kuat menahan tekanan oposisi. Setelah membubarkan parlemen, Noda kini mempersiapkan pemilihan pemerintahan baru yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember mendatang.

    “Saya menginginkan mandat dari rakyat,” kata Noda kepada jurnalis di kantornya menjelang pertemuan kabinet kemarin pagi.

    Noda mendapat tekanan dari oposisi terbesar, Partai Demokrat Liberal (LDP), sejak berbulan-bulan lalu untuk membubarkan parlemen. Noda dianggap tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang terus merosot, bahkan terancam resesi, serta lambatnya pemulihan dampak tsunami pada Maret 2011.

    LDP, yang dipimpin oleh bekas perdana menteri Shinzo Abe, periode 2006-2007, merupakan partai yang sering menekan Noda. Keputusan Noda membubarkan parlemen diduga kuat karena telah dicapai kesepakatan bahwa LDP memberi dukungan terhadap sejumlah legislasi yang tengah dibahas, termasuk undang-undang yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mendanai dirinya sendiri. Undang-undang ini disetujui oleh parlemen (upper house), yang mayoritas dikuasai oleh LDP.

    Pemerintahan konservatif Noda yang didukung Partai Demokratik Jepang (DPJ) juga dihadapkan dengan konflik klaim kepemilikan pulau dengan Cina yang semakin panas.

    Reuters kemarin memprediksi peluang Abe maju sebagai pemenang pemilihan semakin kuat. Setidaknya hasil jajak pendapat menyuarakan pilihan mereka kepada Abe. “Pertarungan ini untuk memulihkan Jepang. Kami akan mengembalikan kekuatan ekonomi,” kata Abe seusai pembubaran parlemen.

    Dihadapkan dengan situasi ini, anggota parlemen berkuasa, DPJ, semakin cemas bakal kehilangan kursinya nanti. Jika pada 2009 DPJ menguasai hampir dua pertiga kursi dari total 480 kursi di parlemen (lower house), dikhawatirkan nantinya DPJ kehilangan banyak kursi.

    ASAHI SHIMBUN I REUTERS I CNN I CHANNEL NEWS ASIA I MARIA RITA

    Berita lain:
    Pengadilan Den Haag Bebaskan Jenderal Kroasia

    Reaksi Dunia Atas Serangan Israel ke Gaza 

    Israel Akan Kirim 30 Ribu Tentara ke Gaza 

    Israel-Palestina Siap Perang, Tel Aviv Diroket  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.