'Kekerasan Atas Rohingya Untungkan Rezim Myanmar'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi etnis Rohingya di perahu menuju tempat pengungsian di Bangladesh. AP/Anurup Titu/

    Pengungsi etnis Rohingya di perahu menuju tempat pengungsian di Bangladesh. AP/Anurup Titu/

    TEMPO.CO, Jakarta - Belum genap dua tahun reformasi melanda Myanmar, kini awan gelap konflik etnis memayungi negara bekas jajahan Inggris itu. Pada Juni 2012 lalu, kerusuhan melanda negara bagian Arakan/Rakhine. Warga Rohingya yang kebanyakan beragama Islam, bentrok dengan warga Rakhine yang beragama Buddha. Konflik serupa meletus lagi Oktober lalu. Ratusan orang tewas dan puluhan ribu etnis Rohingya terpaksa mengungsi.

    Jurnalis Swedia, Bertil Lintner, yang sudah lama mengamati perkembangan politik di Myanmar, menilai pemerintah Myanmar memang terkesan mendiamkan masalah ini. Menurutnya, rezim yang berkuasa di Myanmar justru diuntungkan dengan konflik yang melibatkan etnis Rohingya.

    Berikut petikan wawancaranya melalui e-mail pada pekan lalu:

    Pemerintah Myanmar menuding ada kelompok atau individu memainkan konflik di Arakan/Rakhine. Di buku Burma in Revolt, Anda menjelaskan bahwa penduduk di Arakan/Rakhine, termasuk etnis Rohingya, sebenarnya menuntut kemerdekaan sendiri sejak 1948. Apakah ada motif politik dalam konflik Rohingya?

    Menurut saya, tidak ada keraguan, pemerintah Myanmar telah mendapatkan keuntungan dari kerusuhan di Rahine itu. Pada pemilihan November 2010, Partai Nasionalis Rakhine, sebuah partai lokal di sana, meraih kemenangan dan mengalahkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

    Sekarang, setelah kekerasan atas Rohingya terjadi, warga Buddha Rakhine berbalik menyambut pemerintah. Mereka banyak menyebut Presiden Thein Sein dengan sapaan thamadagyi atau "presiden besar".

    Tak hanya itu, pasukan militer mendadak populer di sana dan pemerintah diberi peluang untuk mengangkat sentimen antimuslim di seluruh negeri.

    Apa lagi keuntungan yang dinikmati rezim Myanmar dalam krisis Rohingya ini?

    Krisis ini menempatkan Aung San Suu Kyi pada posisi tersudut. Apa saja yang ia katakan atau lakukan justru berbalik melawan dia. Jika dia mengekspresikan simpatinya pada warga Rohingya, dia kehilangan banyak dukungan di mana-mana. Jika dia diam--sikap ini yang dia pilih, kelompok hak asasi manusia internasional mengkritiknya.

    Negara bagian Arakan/Rakhine kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Apakah ada motif ekonomi dalam konflik ini?

    Tidak ada bukti mengenai keterlibatan yang lain kecuali sejumlah perusahaan besar Burma dilaporkan begitu bersemangat bergerak dan mengambil alih tanah yang sudah dikosongkan oleh warga muslim.

    Ada anggapan konflik ini sebagai genosida atau konflik sektarian untuk mengusir warga Rohingya dari negara itu? Apakah seperti itu?

    Ini jauh lebih parah dari apa yang terjadi sekarang. Ini pertempuran antara warga lokal Buddha dan komunitas muslim. Di tengah konflik ini, aparat keamanan tampaknya mengobarkan api untuk kepentingan mereka sendiri dan diam ketimbang menyelesaikan masalah.

    Pemerintah didesak mencabut Undang Undang Kewarganegaraan dan mengakui etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Apakah desakan itu akan dipenuhi?

    Saya akan sangat kaget jika pemerintah dan parlemen memutuskan untuk mencabut undang-undang itu dan memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Dalam konteks Burma, ini akan menjadi gerakan yang sangat tidak populer.

    Di sisi lain, isu pemberian kewarganegaraan atau tidak untuk Rohingya telah mengalihkan perhatian masyarakat ke isu imigrasi yang jauh lebih serius, yakni warga Cina yang sekarang tinggal dan berbisnis di Burma, mereka ada yang masuk secara ilegal lalu mereka membeli kartu identitas Burma dari pejabat lokal yang korup dan menjadi "warga negara" dengan cara itu.

    Mengapa Suu Kyi tidak bersikap dalam kasus Rohingya?

    Saya pikir dia khawatir kehilangan dukungan populernya. Solusi Suu Kyi yakni menegakkan the rule of law sangat tak jelas di negara yang begitu banyak ketidakadilan.

    Saya bertemu beberapa generasi muda muslim Myanmar dua pekan lalu, mereka bukan Rohingya, tapi sama-sama mengaku mengalami begitu banyak diskriminasi dan prasangka.

    Itu benar. Saya telah mendengar hal serupa dari komunitas muslim di luar Rakhine di negara itu. Mereka takut menjadi korban jika aksi kekerasan menyebar.

    MARIA RITA

    Berita Terpopuler:
    Soedirman dan Keris Penolak Mortir

    Soedirman, Kisah Asmara di Wiworo Tomo

    Cerita Kesaktian Soedirman

    Soedirman, Bapak Tentara dari Banyumas

    Soedirman, Sang Jenderal Klenik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.