Kubu Oposisi Suriah Sepakat Bersatu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Pembebasan Suriah, berpose di Suriah, pertengahan Oktober lalu. Tempo/Pramono

    Tentara Pembebasan Suriah, berpose di Suriah, pertengahan Oktober lalu. Tempo/Pramono

    TEMPO.CO, Doha - Faksi oposisi Suriah sepakat untuk bersatu dengan nama Pasukan Koalisi Nasional Revolusi Suriah, demikian kata juru bicara Dewan Nasional Suriah. dewan ini mendapat tekanan Amerika Serikat dan negara-negara Arab terutama Qatar untuk menyatukan faksi oposisi agar satu suara untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad.

    Perjanjian, yang ditandatangani dalam pertemuan di Doha, Qatar, menyetujui untuk melakukan tindakan keras terhadap rezim Assad. Mereka juga menyatakan menolak dialog dengan rezim dan hanya akan penerima pemerintahan baru di Suriah.

    Anggota Dewan Nasional Suriah, Ahmed Muaz al-Khatib terpilih sebagai ketua koalisi. Sedang sekretaris jenderal lembaga ini adalah Mustafa Al-Sabagh. Al-Khatib disebut-sebut sebagai figur moderat, dan salah satu wakilnya, Suhair Atassi, disebut-sebut sebagai tokoh yang "menghargai hak-hak perempuan".

    Sementara itu di dalam negeri, pertempuran pasukan pemerintah dengan pemberontak makin sengit. Al-assad disebut-sebut mulai melemah.

    Jaringan HAM Suriah, lembaga yang didirikan Assad, menyebut negara-negara yang mendukung konferensi Doha sebagai sponsor terorisme. Assad menolak untuk mengakui pertikaian di negaranya sebagai perang saudara dan menyatakan pemerintahnya tengah berjuang memberantas teroris dukungan asing yang merusak kestabilan negara.

    CNN | TRIP B

    Baca juga:
    Repotnya Punya Dua Istri di Suriah
    Bashar al-Assad Bersumpah Hidup-Mati di Suriah

    Tentara Pembebasan Kuasai Perbatasan Suriah-Turki

    Pemberontak Suriah Terkesima Rokok Indonesia

    Begini Lidah Suriah Menyebut Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.