Obama Diminta Wujudkan Janji Palestina Merdeka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di New York, (22/9). AP/Pablo Martinez Monsivais

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di New York, (22/9). AP/Pablo Martinez Monsivais

    TEMPO.CO, Ramallah - Juru runding Palestina, Saeb Erakat, Rabu, 7 November 2012, mengatakan, dia berharap kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama agar bisa mewujudkan negara Palestina merdeka. Harapan itu disampaikan setelah dia terpilih kembali untuk masa jabatan empat tahun.

    "Kami berharap negara Palestina benar-benar terwujud selama Obama memimpin Amerika Serikat empat tahun lagi," katanya kepada AFP, tanpa secara khusus memberikan ucapan selamat kepada Obama setelah terpilih kembali.

    Erakat juga meminta agar pemerintahan baru Obama bersedia mendukung rencana Palestina untuk mendapatkan status keanggotan di PBB.

    "Kami berharap Obama menghentikan segera pembangunan di daerah pendudukan dan mendukung Palestina mendapatkan status keanggotaan di PBB. Sebab, status non-keanggotaan dapat mencegah proses perdamaian," kata Erakat.

    Perundingan langsung antara Palestina dan Israel terpaksa dihentikan sejak akhir September 2010 ketika Negeri Yahudi melanjutkan pembangunan permukiman di daerah pendudukan. Pembangunan itu ditentang oleh Amerika Serikat seraya meminta Israel untuk menghentikan kegiatan tersebut.

    ARAB NEWS | CHOIRUL

    Berita Terpopuler:
    Tak Bayar Gaji, Dirut Metro TV Dilaporkan ke Polda

    IS, Terduga Peminta Upeti BUMN Terbaru

    Anggota DPR Mengaku Bukan Nabi, Juga Bukan Napi

    Guruh Kritik Gelar Pahlawan Nasional Bung Karno

    Soekarno Jadi Pahlawan Nasional, Guruh Emoh Datang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.