130 Warga Rohingya Diduga Tewas Tenggelam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi etnis Rohingya di perahu menuju tempat pengungsian di Bangladesh. AP/Anurup Titu/

    Pengungsi etnis Rohingya di perahu menuju tempat pengungsian di Bangladesh. AP/Anurup Titu/

    TEMPO.CO, DHAKANelayan Bangladesh di Teluk Bengali Kamis 1 November 2012 mencari sekitar 130 warga Rohingya yang tenggelam dari kapal yang hendak membawa mereka ke Malaysia. 

    “Kami meminta ribuan nelayan untuk memperhatikan kemungkinan jenazah korban. Keluarga korban juga ikut melakukan pencarian,” kata Badruddoza, komandan penjaga pantai di Kota Teknaf, Bangladesh kepada AFP.

    Kapal yang membawa sekitar 140-an penumpang itu tenggelam dekat perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Sebanyak 13 penumpang yang merupakan warga etnis Rohingya berhasil diselamatkan polisi air.

    Badruddoza menyatakan hingga kini belum ada tanda pecahan kapal atau jenazah para korban. Akibatnya operasi penyelamatan juga sulit dilakukan karena lokasi tenggelamnya kapal belum diketahui pasti.

    Informasi mengenai tenggelamnya kapal diberikan oleh seorang penumpang yang selamat. "Dia tidak tahu nasib penumpang lain karena saat insiden terjadi situasi sangat gelap. Dan ia sedang berjuang menyelamatkan diri,” ujar Mohammad Farhad, inspektur polisi Teknaf dalam kesempatan terpisah.

    Badan Dunia untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menyesalkan insiden ini. “Ini sebuah tragedi,” tutur koordinator UNHCR James Lynch. “Jaringan perdagangan manusia mengeksploitasi orang yang sedang putus asa.”

    Ia mendesak Bangladesh dan Malaysia membuka pintu perbatasan sehingga pengungsi etnis Rohingya dapat menyelamatkan diri dari konflik sektarian di Myanamr. Sedikitnya 89 tewas dan 22 ribu warga mengungsi akibat kekerasan yang terjadi di Arakan pada pekan lalu.

    L CHANNEL NEWS ASIA | KHALEEJ TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.