Dana Rekonstruksi Tsunami Jepang Diselewengkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Daerah yang hancur karena Tsunami di Kesennuma, prefektur Miyagi, dalam dua gambar yang diambil tanggal 15 Maret 2011 (atas) dan 6 Maret 2012. REUTERS/Kyodo

    Daerah yang hancur karena Tsunami di Kesennuma, prefektur Miyagi, dalam dua gambar yang diambil tanggal 15 Maret 2011 (atas) dan 6 Maret 2012. REUTERS/Kyodo

    TEMPO.CO, Tokyo - Laporan audit pemerintah Jepang menunjukkan bahwa dana yang sejatinya dipakai untuk rekonstruksi pascagempa bumi dan tsunami 2011 digunakan untuk proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan upaya pemulihan bencana.

    Proyek pemulihan yang didanai sebesar US$ 150 miliar, termasuk pembangunan jalan di Okinawa misalnya, ternyata dipakai untuk kampanye iklan pembangunan Jepang dan penelitian ikan paus.

    Menurut laporan, pemerintah melewati sejumlah anggaran tambahan untuk mendanai upaya-upaya rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana. Tetapi, audit pemerintah menunjukkan uang tersebut telah digunakan untuk proyek-proyek yang tidak terkait, termasuk untuk kebangkitan ekonomi nasional.

    Takashi Kubota, Wakil Wali Kota Rikuzentakata, yaitu pelabuhan dekat kawasan permukiman yang hancur diterjang tsunami, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa hingga kini belum satu gedung pun yang dibangun di pusat kota itu. "Selama 19 bulan tak ada perubahan besar," ujar Kubota.

    Berbicara di tengah parlemen, Perdana Menteri Jepang, Yoshihiko Noda, berjanji menangani masalah ini. "Kita harus mendengarkan suara-suara yang menyeru prioritas utama yang akan diberikan pada rekonstruksi daerah bencana. Kami akan mengawal anggaran itu untuk daerah yang benar-benar membutuhkan dan mempersempit kebutuhan yang bukan prioritas," ujarnya.

    BBC | ISMI WAHID

    Berita terpopuler lainnya:
    Di Senayan, Ahok Pernah Ditawari Upeti
    Perwira TNI Juga Ikut Setor Upeti ke DPR

    Lily Wahid Sebut Upeti di DPR Seperti Kentut

    BPK Temukan 11 Penyimpangan di Hambalang

    BPK: Menteri Lakukan Pembiaran di Proyek Hambalang

    Penyertaan Modal Negara Jadi Modus Upeti BUMN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.