Kebijakan Satu Anak di Cina Segera Dicabut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang ibu membonceng anaknya dan meja untuk bersekolah, di Macheng, Cina. time.com

    Seorang ibu membonceng anaknya dan meja untuk bersekolah, di Macheng, Cina. time.com

    TEMPO.CO, Beijing - Kebijakan satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak di Cina akan segera dihapus. Lembaga think tank pemerintah, China Development Research Foundation, mengisyaratkan, mulai tahun 2015, tiap keluarga diperbolehkan memiliki dua anak.

    Kebijakan tak populis, yang diterapkan mulai tahun 1980, memang berhasil menekan jumlah kelahiran di negeri padat penduduk ini. Namun, efek lain mengikuti, yaitu membengkaknya rasio jumlah populasi orang tua di Cina.

    Kantor berita resmi Cina, Xinhua, menyatakan lembaga itu memberi usulan dua anak dalam satu keluarga sebagai solusi, dan disetujui pemerintah. Mulai tahun depan, kebijakan itu sudah diterapkan di beberapa provinsi, dan akan diterapkan secara nasional tahun 2015.

    Xie Meng, juru bicara soal kependudukan pemerintah Cina, menyatakan teknis kebijakan itu baru akan dirilis dalam satu atau dua pekan mendatang.

    Walau disebut kebijakan satu anak, pada prakteknya, kebijakan ini lebih kompleks dari namanya. Pemerintah hanya mengizinkan pasangan yang tinggal di perkotaan memiliki satu anak saja. Mereka yang tinggal di daerah perdesaan diizinkan memiliki dua anak, dengan catatan anak pertama adalah perempuan.

    REUTERS | TRIP B

    Berita terpopuler lainnya:
    Antara Sandy, Halloween, dan Frankenstorm
    Tiba di London, SBY Akan Tidur di Buckingham

    Ibu Negara Korea Utara Hamil?

    Aktivis Eropa Serukan Boikot Produk Israel

    Jenderal Suriah Tewas Dibunuh Pemberontak

    1 dari 3 Warga Inggris Pernah Papasan dengan Hantu

    Makam Yasser Arafat Segera Digali


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.