PBB: Suriah Sepakati Gencatan Senjata

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemberontak Suriah Terima Gaji Pertama

    Pemberontak Suriah Terima Gaji Pertama

    TEMPO.CO, Kairo - Setelah meletus kekerasan mematikan selama 19 bulan terakhir, pemerintah Suriah menyetujui gencatan senjata selama empat hari semenjak Idul Adha yang akan dimulai Jumat, 26 Oktober 2012.

    Ytusan khusus PBB dan Liga Arab, Lakhdar Barhimi, kepada pers di Kairo, Selasa, 23 Oktober 2012 mengatakan sejumlah kelompok pemberontak menyetujui prinsip-prinsip yang ada dalam isi kesepakatan gencatan senjata. Namun makna beberapa kalimat dalam perjanjian belum jelas.

    Brahimi menyampaikan keterangannya di Kairo, Mesir, usai melakukan perjalanan ke Damaskus guna menemui beberapa pemimpin di Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi, mengatakan dari perspektifnya, tidak ada sesuatu yang pasti.

    "Isu penghentian sementara operasi militer saat hari raya Idul Adha masih dipelajari oleh komando jenderal militer dan pasukan angkatan bersenjata," kata Makdissi kepada CNN, Rabu, 24 Oktober 2012. "Keputusan final akan disampaikan besok."

    Pemerintah Suriah sebelumnya berjanji menarik pasukannya tetapi kekerasan masih terus berlangsung. Awal tahun ini, pemerintahan Presiden Bashar al-Assad setuju terhadap usulan rencana perdamaian selama enam bulan seperti yang pernah disampaikan oleh utusan khusus PBB sebelum Brahimi, Kofi Annan. Tetapi ternyata kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak, pemerintah dan oposisi, masih berlanjut.

    CNN | CHOIRUL

    Berita Terpopuler
    Hina Khan, Target Taliban Setelah Malala

    BBC Selidiki Kemungkinan Ada Pelecehan Seks Lain

    Pria Brasil Muncul di Hari Pemakamannya 

    Ilmuwan Dikriminalisasi, 5 Pejabat Italia Mundur

    Suriah Lanjutkan Gempur Aleppo  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.