Rusia Tuding AS Berstandar Ganda Soal HAM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rusia Vladimir Putin. AP/Mikhail Metzel

    Presiden Rusia Vladimir Putin. AP/Mikhail Metzel

    TEMPO.CO, Moskow - Rusia menuduh Amerika Serikat memiliki standar ganda terkait hak asasi manusia. Di depan parlemen, utusan khusus urusan HAM Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Dolgov, menyebutkan kegagalan untuk menutup penjara Teluk Guantanamo dan penggunaan hukuman mati sebagai salah satu contohnya.

    Ia juga mengatakan, Amerika Serikat menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk campur tangan dalam urusan negara-negara berdaulat di seluruh dunia. Ucapan ini dianggap sebagai sebuah hinaan terselubung bagi Washington dalam penanganan pemberontakan di Libya.

    "(Pemerintah Rusia) harus melawan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang diarahkan dengan menggunakan konsep hak-hak sebagai alat tekanan dan sebagai dasar untuk intervensi dalam urusan internal pemerintah berdaulat," ucapnya.

    Dolgov menyatakan hal ini dalam upaya mendukung keputusan kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, yang mengatakan, Moskow akan mencari hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat, tetapi akan "melawan upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai instrumen dari tekanan politik".

    Rusia dan Amerika Serikat mulai memperbarui hubungan mereka ketika Presiden Barack Obama memasuki Gedung Putih pada tahun 2009. Namun hubungan itu kembali mendingin sejak Vladimir Putin menyatakan, tahun lalu, ia berencana kembali ke kursi kepresidenan.

    Kandidat presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, telah menyatakan bahwa Rusia adalah musuh geopolitik nomor satu Washington.

    HUFFINGTON POST | TRIP B

    Terpopuler:
    Jalani Terapi, Wajah Gadis Ini Jadi Berewokan

    Tak Sediakan Bokong Ayam, Istri Diadili

    Fidel Castro Ternyata Sehat

    Klub Sepakbola Ini Disponsori Para Pelacur

    Tudingan Seksis Julia Gillard Panen Dukungan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.