Ada Ancaman Teror, PM Australia Ngotot ke Bali  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Julia Gillard. REUTERS/Daniel Munoz

    Julia Gillard. REUTERS/Daniel Munoz

    TEMPO.CO, Canberra - Meskipun ada laporan ancaman teror, Perdana Menteri Australia Julia Gillard akan menghadiri peringatan 10 tahun Bom Bali 2002. Gillard enggan mengomentari soal laporan ancaman teror.

    “Saya ingin berada di Bali. Ini momen sangat penting untuk bangsa kami,” ujar Gillard, Kamis, 11 Oktober 2012.

    Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana mengakui adanya ancaman itu. Dari informasi yang dikumpulkan Polda Bali, ada indikasi gerakan tertentu yang membidik sasaran pertama VVIP pada peringatan 10 Tahun Bom Bali.

    Gillard juga membeberkan kemajuan Australia dalam perang melawan teroris setelah tragedi Bom Bali 2002. “Tragedi itu membuat kami terjun ke Afganistan. Dan tentu kami masih ada di sana supaya Afganistan tidak menjadi tempat persembunyian lagi untuk melatih teroris yang mengambil nyawa warga Australia,” kata Gillard.

     Sebanyak 202 orang tewas dalam tragedi Bom Bali di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Di antara korban tewas, 88 merupakan warga Australia. Tiga ledakan terjadi saat itu di Paddy’s Pub, Sari Club, dan dekat kantor Konsulat Amerika Serikat.

    Peringatan Bom Bali I rencananya dilaksanakan di Garuda Wisnu Kencana pada Jumat, 12 Oktober 2012. Guna memastikan keamanan, Polda Bali mengerahkan 1.003 personel dengan tambahan 118 personel dari Mabes Polri. Adapun TNI turut menyiagakan seribu anggotanya.

    THEAGE| TSE

    Berita lain:
    KPK Sudah Pegang Bukti Keterlibatan Anas  

    Perwira Polisi Minta Maaf Setelah Curhat Soal KPK

    Kisah Idola AKB48 yang Jadi Bintang Porno

    Peraih Nobel Siswa Terbodoh Waktu SMA

    Nazaruddin Ancam Tak Akan Bernyanyi Lagi  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.