Keperawanan, Alasan Saudi Larang Wanita Mengemudi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Change.org

    AP/Change.org

    TEMPO.CO, Riyadh - Membiarkan perempuan mengemudi di Arab Saudi berarti akan banyak gadis yang tak perawan dan meningkatnya homoseksualitas. Demikian pernyataan akademisi di dewan tertinggi agama Arab Saudi, Majlis al-Ifta 'al-A'ala, seperti dilaporkan Telegraph.

    Selain itu, jika wanita dibiarkan berkeliaran di jalan--maksudnya mengemudi--pornografi, tingkat prostitusi, dan perceraian akan meningkat.

    Kamal Subhi, mantan profesor di King Fahd University, dalam penelitiannya menyebutkan, jika larangan mengemudi dicabut, tidak akan ada perawan yang tersisa di kerajaan Arab dalam sepuluh tahun. Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan mengemudi.

    Profesor Subhi menjelaskan, ia pernah duduk di sebuah kedai kopi di sebuah negara Arab, yang tidak disebutkan namanya, di mana "semua perempuan menatapku". "Salah satu yang membuat yang membuat hal ini terjadi karena tak ada larangan," katanya. "Inilah yang terjadi ketika perempuan diizinkan untuk mengemudi."

    Laporan ini disusun untuk Dewan Syura, semacam Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan memberi masukan terkait larangan mengemudi. Namun lembaga ini tidak memiliki kekuatan karena sistem monarki membuat kekuasaan absolut di tangan raja.

    Larangan kontroversial ini menghangat bulan September setelah Shaima Jastaniya dihukum sepuluh cambukan hanya beberapa hari setelah Raja Arab Saudi Abdullah memberikan perempuan hak untuk memilih. Hukuman itu dibatalkan setelah tekanan internasional dan domestik.

    TELEGRAPH | TRIP B

    Terpopuler:
    Parlemen Turki Setuju Gelar Pasukan di Perbatasan

    Tanah Longsor Kubur Siswa Satu Sekolah di Cina

    Ibu Negara Prancis Urung Jadi Presenter

    Tak Peduli Sanksi, Iran Lanjutkan Program Nuklir

    Kedutaan Prancis di Iran Diserang Massa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.