Turki Tegaskan Tak Sedang Memulai Perang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Recep Tayyip Erdogan. AP/Burhan Ozbilici

    Recep Tayyip Erdogan. AP/Burhan Ozbilici

    TEMPO.CO, Paris - Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya tidak berniat memulai perang dengan Suriah. Ia menegaskan hal itu setelah parlemen memberikan otorisasi untuk melakukan aksi militer ke Suriah.

    Ia mengatakan otorisasi itu murni untuk pencegahan. Namun ia menyatakan, kedaulatan Turki harus dipertahankan.

    Parlemen sebelumnya menyetujui aksi militer dalam menanggapi serangan militer Suriah terhadap sebuah kota Turki yang berbatasan dengan negara itu. PBB telah mengutuk serangan itu. Sebuah pernyataan oleh Dewan Keamanan menyerukan kepada pemerintah Suriah untuk "menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas teritorial negara tetangga."

    Dikatakan insiden itu "menunjukkan dampak serius krisis Suriah memiliki imbas pada keamanan tetangganya dan pada perdamaian dan stabilitas regional".

    Turki telah mengirimkan sinyal yang kuat kepada rezim Assad di Damaskus, memperingatkan bahwa sekali lagi serangan sejenis dilakukan, akan membawa konsekuensi berat. Pemungutan suara parlemen menyetujui operasi militer di luar wilayah Turki yang memberikan pemerintah Ankara untuk mengambil langkah yang dibutuhkan untuk membuat pencegahan. Orang-orang Turki percaya bahwa permintaan maaf dari Damaskus menunjukkan pesan telah diterima.

    Turki telah mengambil sisi dalam perang sipil Suriah, mendukung pemberontakan bersenjata dan menyerukan berakhirnya rezim Damaskus. Sudah jelas bahwa setiap gerakan militer itu akan menguntungkan para pemberontak. Mengingat kekuatan besar militer Turki, dan keanggotaan NATO, itu akan menjadi kesalahan strategis yang sangat besar untuk Suriah jika memprovokasi Turki lebih jauh.

    BBC | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.