Jet Tanpa Awak AS Timbulkan Antipati di Pakistan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat RQ-4 Global Hawk ini merupakan pesawat tanpa awak dan digunakan sebagai alat mata-mata. REUTERS/U.S. Air Force/Bobbi Zapka

    Pesawat RQ-4 Global Hawk ini merupakan pesawat tanpa awak dan digunakan sebagai alat mata-mata. REUTERS/U.S. Air Force/Bobbi Zapka

    TEMPO.CO, New York - Keberadaan pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Pakistan telah menjadi "teroris" yang telah menewaskan penduduk sipil. Serangan jet tempur ini justru menimbulkan perasaan anti-Amerika di negara tersebut. Kesimpulan itu disampaikan setelah dilakukan studi mendalam oleh Fakultas Hukum Stanford University dan New York University.

    Studi bertajuk Living Under Drones menemukan fakta bahwa rakyat Pakistan sekarang ini takut menghadiri acara-acara umum seperti pesta pernikahan dan pemakaman karena jet tanpa awak ini kerap melakukan kesalahan identifikasi: pertemuan mereka ditafsirkan ada kaitannya dengan kelompok Al-Qaeda.

    Hasil studi itu menuliskan, "Munculnya kaum teroris pria, wanita, dan anak-anak menimbulkan kecemasan psikologis di antara warga sipil." Studi ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para korban, saksi mata, pekerja kemanusiaan, dan paramedis profesional selama lebih dari sembilan bulan.

    Serangan jet tanpa awak di Pakistan dilangsungkan di masa pemerinahan bekas Presiden Amerika Serikat George W. Bush, namun kebijaksanaan tersebut dilanjutkan dalam kepemimpinan Barack Obama.

    Data terbaru yang dikumpulkan oleh Biro Jurnalisme Investigasi menemukan fakta korban tewas akibat serangan jet tanpa awak di Pakistan mencapai 2.562 sampai 3.325 orang. Mereka tewas dalam serangan yang dilancarkan pada periode Juni 2004 hingga pertengahan September 2012. Pada tahun ini, antara 474 hingga 881 warga sipil tewas, termasuk 176 anak-anak. Biro menambahkan, selain jumlah tewas, sekitar 1.300 orang cedera akibat gempuran jet tanpa awak pada periode yang sama.

    AL AKHBAR | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.