AS Dukung Posisi Indonesia soal Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. REUTERS/Enny Nuraheni

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. REUTERS/Enny Nuraheni

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serika Hillary Clinton mendukung upaya Indonesia menggalang kesamaan pandangan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik kepemilikan Laut Cina Selatan.

    "Saya mengapresiasi upaya personal Menteri Marty Natalegawa di bawah pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyatukan pendapat ASEAN," kata Hillary, pada Senin 3 September 2012.

    Sejumlah negara ASEAN memang sempat berbeda pandangan soal mekanisme penyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Sebelumnya, ketika menjadi Ketua ASEAN, Indonesia sudah mengusulkan mekanisme penyelesaian klaim teritori di Laut Cina Selatan dengan menggunakan cara-cara damai. Indonesia juga mendorong  dilanjutkannya pembicaraan Code of Conduct dalam penyelesaian sengketa itu. Sayangnya, solusi ini kurang disambut oleh sebagian negara lain yang ingin penyelesaian masalah ini dilakukan secara bilateral.

    Hillary sendiri menegaskan Amerika berada di belakang Indonesia dalam masalah ini. "Saya percaya  pembahasan Code of Conduct harus dilanjutkan, agar ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau miskalkulasi di Laut Cina Selatan,” kata Hillary. “Apalagi, bukan hanya Cina yang mengklaim wilayah itu, tetapi juga sejumlah negara ASEAN,” katanya.  

    Hillary berharap  Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Pnom Penh, Kamboja pada November mendatang, bisa mengesahkan Code of Conduct ini. "Sudah saatnya negara-negara ASEAN secara harafiah benar-benar menenangkan lautan," kata dia.

    Sebelumnya,  pada 10 Agustus 2012 lalu, Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, untuk membicarakan Laut Cina Selatan.

    Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Cina setuju  penanganan Laut Cina Selatan harus menggunakan jalur damai, non-perang.  Dia juga menegaskan bahwa kesatuan pandangan ASEAN tidak berarti ditujukan untuk menangkal negara lain. "Kesatuan ASEAN untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Kesatuan tersebut sangat penting," kata Marty.

    ARYANI KRISTANTI

    Berita Terpopuler:
    Kisah Kang Jalal Soal Syiah Indonesia (Bagian 6)

    Andik Vermansyah Pindah Ke Liga Utama Amerika

    Transaksi Gendut Para Politikus Senayan

    Polisi Tahan Kuasa Hukum John Kei 

    Panwaslu: Iklan Televisi Jokowi Masuk Pelanggaran

    Jarak Tempuh Sepeda Motor Bakal Dibatasi

    Doberman Ikut Jaga Hillary Clinton di Jakarta

    Scientology Seleksi Calon Istri Tom Cruise

    Calo Penerimaan Pegawai Negeri Diungkap

    Jangan Katakan Kalimat Ini ke Anak Anda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.