Boediono Sampaikan 3 Isu Krusial pada KTT Non-Blok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Boediono, saat memberikan pidato peringatan Pancasila, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1-6, 2012. Penyelenggaraan peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan dan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Boediono, saat memberikan pidato peringatan Pancasila, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1-6, 2012. Penyelenggaraan peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan dan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Teheran – Wakil Presiden Boediono, Jumat, 31 Agustus 2012, dijadwalkan berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok. Kepada pers Indonesia yang meliput KTT Non-Blok ini di Teheran, Boediono menjelaskan sejumlah isu krusial dan posisi Indonesia yang akan disampaikan di hadapan pemimpin 120 negara Non-Blok.

    “Pertama-tama tentu akan saya tegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar partisipan di sini. Indonesia adalah pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 silam,” kata Boediono, dalam konferensi pers di Hotel Azadi, Teheran, Kamis, 30 Agustus 2012.

    Presiden Soekarno memang merupakan salah satu penggagas Non-Blok bersama Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Cikal bakal gerakan ini dimulai dari penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955 silam.

    Isu pertama yang akan disampaikan Boediono terkait dengan tema KTT Non-Blok tahun ini yakni reformasi tata kelola global. “Indonesia sepakat tata kelola dunia saat ini, termasuk institusi seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Fund, Bank Dunia, harus dikritisi,” kata Boediono. Selama ini, kepentingan negara berkembang sulit disuarakan dalam forum-forum internasional tersebut.

    Wakil Presiden Indonesia juga akan secara khusus menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil sikap yang bulat dalam mengakhiri konflik di Suriah, sebagai contoh nyata perlunya ada reformasi di lembaga-lembaga dunia. “Ini memang mencerminkan perlunya ada perbaikan,” katanya.

    Isu kedua yang akan diangkat Boediono dalam forum KTT Non-Blok adalah soal penyelesaian perang saudara di Suriah. Pada Pembukaan KTT Non-Blok, Kamis, 30 Agustus 2012, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menolak keras segala bentuk intervensi asing di Suriah. Sedangkan Presiden Mesir Mohammad Morsi malah terang-terangan mendorong perubahan mendasar di Suriah dan siap menawarkan bantuan untuk sebuah "Suriah baru yang merdeka". Pernyataan Morsi membuat delegasi Suriah walk-out meninggalkan ruang sidang.

    “Posisi Indonesia yang akan saya sampaikan akan menegaskan kembali sikap yang sudah disampaikan Presiden SBY,” kata Boediono. Dalam berbagai kesempatan, SBY memang meminta Dewan Keamanan PBB segera menyelesaikan perbedaan internalnya dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan di Suriah, dalam konteks penghentian kekerasan dan jatuhnya ribuan korban di sana. “Mengenai solusi politiknya kelak, biarlah itu ditentukan sendiri oleh rakyat Suriah sendiri,” kata Boediono.

    Ketika ditanya apakah sikap Indonesia ini bisa diartikan sebagai persetujuan atas intervensi militer internasional di Suriah, Boediono menegaskan sekali lagi bahwa posisi Indonesia adalah meminta ketegasan Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan PBB harus muncul dengan satu suara untuk menghentikan pertikaian berdarah di Suriah,” katanya.

    Terakhir, kata Boediono, Indonesia akan mendorong Gerakan Non-Blok mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian masalah Palestina. Salah satu caranya, Indonesia meminta 40 anggota Gerakan Non-Blok yang belum mengakui Palestina untuk segera membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

    “Selain itu, ada empat cluster aksi lain yang harus dilakukan Gerakan Non-Blok untuk membantu Palestina,” katanya. Keempat cluster aksi itu adalah pemberian sanksi diplomatik kepada Israel, pemberian bantuan capacity building untuk pemerintah Palestina, bantuan untuk rekonsiliasi internal di Palestina antara faksi Hamas dan Fatah, serta penggunaan media sosial untuk mendorong penyelesaian masalah Palestina.

    Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa kelima langkah aksi ini sudah disetujui pada pertemuan tingkat menteri luar negeri Gerakan Non-Blok, yang berakhir Rabu, 29 Agustus 2012. “Konkretnya, akan ada upaya agar Israel tidak mendapat keuntungan dari pendudukan ilegalnya di tanah Palestina,” kata Marty.

    Ketika ditanya bagaimana Gerakan Non-Blok akan mendorong penggunaan media sosial untuk penyelesaian konflik Palestina sementara Iran, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok 3 tahun ke depan, memblok akses internet ke Facebook dan Twitter, Marty menjelaskan bahwa tentunya Indonesia berharap Iran bisa membedakan antara kebijakan domestiknya dan perannya sebagai pemimpin forum internasional.

    WAHYU DHYATMIKA (TEHERAN)

    Berita Dunia Terpopuler:
    26 Ribu Orang Foto Telanjang Dukung Harry

    Ditahan karena Intip Rok Tersingkap di Kereta

    Meski Embargo, Iran Ingin Indonesia Tambah Ekspor

    Pendeta Tawari Pembunuh John Lennon Kehidupan Baru

    Pria dan Wanita Terpendek di Dunia Bertemu

    KTT Nonblok Resmi Dibuka, Iran Kutuk AS

    Seperempat Bayi Inggris Lahir dari Wanita Asing

    Presiden Mesir Pidato, Wakil Suriah Walkout

    Malaysia Tutup 6 Kebun Binatang

    Mursi Pidato, Delegasi Suriah Walkout


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.