Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Boediono Sampaikan 3 Isu Krusial pada KTT Non-Blok  

image-gnews
Wakil Presiden Boediono, saat memberikan pidato peringatan Pancasila, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1-6, 2012. Penyelenggaraan peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan dan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Presiden Boediono, saat memberikan pidato peringatan Pancasila, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1-6, 2012. Penyelenggaraan peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan dan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara secara nyata. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Teheran – Wakil Presiden Boediono, Jumat, 31 Agustus 2012, dijadwalkan berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok. Kepada pers Indonesia yang meliput KTT Non-Blok ini di Teheran, Boediono menjelaskan sejumlah isu krusial dan posisi Indonesia yang akan disampaikan di hadapan pemimpin 120 negara Non-Blok.

“Pertama-tama tentu akan saya tegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar partisipan di sini. Indonesia adalah pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 silam,” kata Boediono, dalam konferensi pers di Hotel Azadi, Teheran, Kamis, 30 Agustus 2012.

Presiden Soekarno memang merupakan salah satu penggagas Non-Blok bersama Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Cikal bakal gerakan ini dimulai dari penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955 silam.

Isu pertama yang akan disampaikan Boediono terkait dengan tema KTT Non-Blok tahun ini yakni reformasi tata kelola global. “Indonesia sepakat tata kelola dunia saat ini, termasuk institusi seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Fund, Bank Dunia, harus dikritisi,” kata Boediono. Selama ini, kepentingan negara berkembang sulit disuarakan dalam forum-forum internasional tersebut.

Wakil Presiden Indonesia juga akan secara khusus menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil sikap yang bulat dalam mengakhiri konflik di Suriah, sebagai contoh nyata perlunya ada reformasi di lembaga-lembaga dunia. “Ini memang mencerminkan perlunya ada perbaikan,” katanya.

Isu kedua yang akan diangkat Boediono dalam forum KTT Non-Blok adalah soal penyelesaian perang saudara di Suriah. Pada Pembukaan KTT Non-Blok, Kamis, 30 Agustus 2012, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menolak keras segala bentuk intervensi asing di Suriah. Sedangkan Presiden Mesir Mohammad Morsi malah terang-terangan mendorong perubahan mendasar di Suriah dan siap menawarkan bantuan untuk sebuah "Suriah baru yang merdeka". Pernyataan Morsi membuat delegasi Suriah walk-out meninggalkan ruang sidang.

“Posisi Indonesia yang akan saya sampaikan akan menegaskan kembali sikap yang sudah disampaikan Presiden SBY,” kata Boediono. Dalam berbagai kesempatan, SBY memang meminta Dewan Keamanan PBB segera menyelesaikan perbedaan internalnya dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan di Suriah, dalam konteks penghentian kekerasan dan jatuhnya ribuan korban di sana. “Mengenai solusi politiknya kelak, biarlah itu ditentukan sendiri oleh rakyat Suriah sendiri,” kata Boediono.

Ketika ditanya apakah sikap Indonesia ini bisa diartikan sebagai persetujuan atas intervensi militer internasional di Suriah, Boediono menegaskan sekali lagi bahwa posisi Indonesia adalah meminta ketegasan Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan PBB harus muncul dengan satu suara untuk menghentikan pertikaian berdarah di Suriah,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir, kata Boediono, Indonesia akan mendorong Gerakan Non-Blok mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian masalah Palestina. Salah satu caranya, Indonesia meminta 40 anggota Gerakan Non-Blok yang belum mengakui Palestina untuk segera membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

“Selain itu, ada empat cluster aksi lain yang harus dilakukan Gerakan Non-Blok untuk membantu Palestina,” katanya. Keempat cluster aksi itu adalah pemberian sanksi diplomatik kepada Israel, pemberian bantuan capacity building untuk pemerintah Palestina, bantuan untuk rekonsiliasi internal di Palestina antara faksi Hamas dan Fatah, serta penggunaan media sosial untuk mendorong penyelesaian masalah Palestina.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa kelima langkah aksi ini sudah disetujui pada pertemuan tingkat menteri luar negeri Gerakan Non-Blok, yang berakhir Rabu, 29 Agustus 2012. “Konkretnya, akan ada upaya agar Israel tidak mendapat keuntungan dari pendudukan ilegalnya di tanah Palestina,” kata Marty.

Ketika ditanya bagaimana Gerakan Non-Blok akan mendorong penggunaan media sosial untuk penyelesaian konflik Palestina sementara Iran, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok 3 tahun ke depan, memblok akses internet ke Facebook dan Twitter, Marty menjelaskan bahwa tentunya Indonesia berharap Iran bisa membedakan antara kebijakan domestiknya dan perannya sebagai pemimpin forum internasional.

WAHYU DHYATMIKA (TEHERAN)

Berita Dunia Terpopuler:
26 Ribu Orang Foto Telanjang Dukung Harry

Ditahan karena Intip Rok Tersingkap di Kereta

Meski Embargo, Iran Ingin Indonesia Tambah Ekspor

Pendeta Tawari Pembunuh John Lennon Kehidupan Baru

Pria dan Wanita Terpendek di Dunia Bertemu

KTT Nonblok Resmi Dibuka, Iran Kutuk AS

Seperempat Bayi Inggris Lahir dari Wanita Asing

Presiden Mesir Pidato, Wakil Suriah Walkout

Malaysia Tutup 6 Kebun Binatang

Mursi Pidato, Delegasi Suriah Walkout

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Ganjar Bertemu dengan Boediono dan Romo Magnis, Diberi Wejangan Pengembangan Ekonomi hingga..

24 November 2023

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) bertemu dengan Wakil Presiden ke-11 Boediono (kanan) di kediaman Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023. Ganjar menyebut pertemuan itu bukan untuk menggalang dukungan, tetapi belajar kepada Boediono tentang pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, kondisi dunia yang berubah, dan program yang bisa dijalankan.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita Ganjar Bertemu dengan Boediono dan Romo Magnis, Diberi Wejangan Pengembangan Ekonomi hingga..

Ganjar Pranowo pada hari ini bertemu dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan Romo Magnis. Apa saja yang dibicarakan?


Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kiri) menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Periode 2009-2014 Boediono (kanan). Keduanya tampak bersalaman usai melakukan pertemuan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, Jumat, 24 November 2023. Tempo/Adil Al Hasan
Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

Boediono mengatakan pertemuan bersama Ganjar hanya berbicara soal pengalamannya selama berada di pemerintahan sejak orde baru.


Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Tokoh Intelektual Franz Magnis-Suseno (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

Ganjar Pranowo menganggap Romo Magnis sebagai tokoh agama dan intelektual.


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

18 Agustus 2023

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.


AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

16 Agustus 2023

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. AHY juga menyampaikan bahwa putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke-45 tahun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

AHY bersama Annisa Pohan telah tiba di Pacitan sejak Selasa malam untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.


Try Sutrisno Sebut Kriteria Pemimpin Yang Baik Setelah Sambut Muhaimin Iskandar

20 Mei 2023

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno memberikan keterangan pers usai melakukan silaturahmi. TEMPO/MIRZA BAGASKARA
Try Sutrisno Sebut Kriteria Pemimpin Yang Baik Setelah Sambut Muhaimin Iskandar

Try Sutrisno menilai pemimpin yang baik harus memiliki otak yang cerdas dan hati yang bersih.


Sambangi Boediono, Cak Imin Ngaku Tak Dapat Wejangan Politik

17 Mei 2023

Wakil Presiden ke-11 RI Boediono menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kediaman Boediono, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Kedatangan Muhaimin Iskandar bertemu dengan Boediono untuk bersilturrahim dan meminta masukan serta nasehat terkait perkembangan ekonomi global dan menimba pengalaman menyongsong Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sambangi Boediono, Cak Imin Ngaku Tak Dapat Wejangan Politik

Cak Imin mengaku mendapatkan banyak masukan dan wejangan dari safari politik ke para mantan wakil presiden.


Tiba di Rumah Boediono, Cak Imin Akan Minta Saran Soal Ekonomi dan Pemilu 2024

17 Mei 2023

Wakil Presiden RI ke-11 Boediono (kiri) menunggu kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Mei 2023./Ima Dini Shafira/Tempo
Tiba di Rumah Boediono, Cak Imin Akan Minta Saran Soal Ekonomi dan Pemilu 2024

Cak Imin tampak datang ke kediaman Boediono dengan mengenakan batik dan peci hitam. Adapun Boediono tampak menyambutnya langsung.


Safari ke Wapres, Cak Imin Hari Ini Sambangi Boediono

17 Mei 2023

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyerahkan dokumen daftar bakal calon legislatif (bacaleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 13 Mei 2023. Gus Imin datang bersama rombongan yang membawa poster Gus Imin Presiden 2024. Rombongan PKB juga menampilkan aksi barongsai saat mengantar pengurus PKB ke KPU mendaftarkan sebanyak 580 bacaleg DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Safari ke Wapres, Cak Imin Hari Ini Sambangi Boediono

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hari ini akan bertemu dengan mantan Wapres Boediono.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?