Prancis Minta Oposisi Suriah Bentuk Pemerintahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Francois Hollande, saat berkampanye untuk pemilihan presiden 2012 Perancis, di Lorient, 23-04, 2012. REUTERS/Laetitia Notarianni

    Francois Hollande, saat berkampanye untuk pemilihan presiden 2012 Perancis, di Lorient, 23-04, 2012. REUTERS/Laetitia Notarianni

    TEMPO.CO, Paris - Presiden Prancis François Hollande mendesak oposisi Suriah untuk membentuk pemerintahan sementara. Ia menjamin, Paris akan memberikan pengakuan resmi.

    "Perancis meminta oposisi Suriah untuk membentuk pemerintahan inklusif, sementara, dan representatif, yang dapat menjadi wakil sah dari Suriah yang baru," kata Hollande, pada pertemuan para duta besar Prancis di istana kepresidenan. "Perancis akan mengakui pemerintahan sementara Suriah setelah terbentuk."

    Presiden Sosialis ini melanjutkan, "Kita dan juga mitra Arab kita akan mempercepat langkah ini." Liga Arab sedang mencoba untuk mendorong faksi oposisi untuk menyusun rencana transisi pasca-Assad.

    Ia menyarankan hal itu setelah serangan pesawat tempur Suriah di pinggiran timur Damaskus menewaskan sedikitnya 60 orang. Intervensi Hollande bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menunjukkan perbedaan dengan negara Barat lainnya. Para pejabat Amerika mengatakan pengumuman itu prematur.

    Washington dan London menyatakan kelompok oposisi Suriah tidak solid dan rapuh. Karenanya, AS dan Inggris menyebut tidak efektif membentuk pemerintahan alternatif.

    Pemimpin baru Mesir, Mohamed Morsi, di sisi lain, meluncurkan inisiatif perdamaian sendiri dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan menyusul meningkatnya jumlah korban tewas di seluruh Suriah. Ia akan hadir di Iran pada hari Kamis yang dibaca banyak pengamat sebagai langkah signifikan memperbaiki hubungan antara kedua negara dan langkah untuk menjembatani kesenjangan Sunni-Syiah terutama dalam menyikapi Damaskus.

    Partisipasi Morsi di KTT Gerakan Non-Blok di Teheran akan menandai kunjungan pertama oleh pemimpin Mesir sejak revolusi Islam 1979. Juga, menjadi bentuk baru perubahan substansial dari kebijakan luar negeri Mesir pascaera Hosni Mubarak.

    GUARDIAN | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.