Indonesia Desak Transparansi Penanganan Rohingya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengungsi Muslim Rohingya mengikuti tadaruss Al Quran, di Hotel Pelangi Medan, Sumut, Rabu (1/8). ANTARA/Septianda Perdana

    Sejumlah pengungsi Muslim Rohingya mengikuti tadaruss Al Quran, di Hotel Pelangi Medan, Sumut, Rabu (1/8). ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mendesak Myanmar untuk melakukan transparansi dalam penyelesaian masalah etnis Rohingya. Peringatan itu disampaikan langsung oleh Marty Natalegawa kepada Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin.

    "Saat bertemu, Indonesia kembali menekankan perlunya segera ditangani tantangan atas masalah Rohingya dengan transparan," kata Marty seusai menghadiri peringatan ulang tahun ASEAN di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2012.

    Dalam pertemuan kedua menteri, ujar Marty, Myanmar memberikan apresiasi atas surat yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Myanmar Thien Sien ihwal Rohingya. "Saat ini, Myanmar tengah dalam proses untuk membalas surat tersebut," tutur Marty.

    Marty menegaskan, Indonesia juga meminta Myanmar mengizinkan delegasi-delegasi dari negara lain untuk berkunjung langsung ke Myanmar, termasuk dari OKI. “Myanmar sendiri saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengundang Sekjen OKI. Namun hal ini masih harus menunggu konfirmasi dari Myanmar," Marty menambahkan.

    Konflik sektarian yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara etnis muslim Rohingya dan Myanmar memicu simpati dari berbagai negara muslim di dunia. Salah satunya adalah dari Menteri Luar Negeri Turki yang hari ini mengunjungi Myanmar.

    Sebelum bertolak ke Yangoon, Ahmet Davutoglu sempat menelepon Marty untuk berkonsultasi mengenai masalah Rohingya. "Kami sampaikan bahwa penanganan masalah Rohingya tidak dapat dipisahkan dari proses reformasi di Myanmar pada umumnya," ujar Marty. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Davutoglu ditemani istri Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdogan.

    SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.