Arab Saudi: Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Muslim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengungsi suku Rohingya, Myanmar, melihat dari balik teralis, di kamp para pengungsi yang belum tercatat di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto baru disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman

    Seorang pengungsi suku Rohingya, Myanmar, melihat dari balik teralis, di kamp para pengungsi yang belum tercatat di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto baru disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman

    TEMPO.CO, Riyadh - Arab Saudi menuduh otoritas Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, melakukan pembersihan etnis terhadap minoritas Rohingya pemeluk Islam yang tinggal di sebelah barat negara. Demikian laporan kantor berita milik pemerintah, SPA, Selasa, 7 Agustus 2012.

    Kabinet Arab Saudi mengatakan, pemerintahnya "Mengutuk keras atas upaya pembersihan etnis dan terjadinya serangan brutal terhadap warga negara Myanmar dari etnis Rohingya beragama Islam. Kekerasan terhadap mereka sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena memaksa mereka pergi dari tempat tinggalnya."

    Kabinet yang dipimpin oleh Raja Abdullah itu menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab terhadap penyediaan kebutuhan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup umat muslim di Myanmar, serta melindungi mereka dari ancaman kehilangan nyawa.

    "Konflik sektarian di sebelah barat negara bagian Rakhine melibatkan penduduk Buddha Rakhine dengan muslim Rohingya, Senin, 6 Agustus 2012, menyebabkan tiga orang meninggal," kata pejabat di ibu kota Yangon.

    Kekerasan ini pecah menyusul isu pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Rakhine yang didakwakan pelakunya adalah 10 muslim. Peristiwa ini memicu kemarahan kaum Buddha.

    Pemerintah Arab Saudi yang menjadi markas Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), 5 Agustus 2012, mengusulkan pengiriman misi OIC untuk mengusut pembunuhan massal terhadap muslim Rohingya. OIC berusaha membujuk pemerintah di Yangon agar bersedia menerima misi pencari fakta OIC yang dipimpin oleh Ekmeleddin Ihsanoglu.

    Dia menyatakan kekecewaannya atas kegagalan komunitas internasional untuk menghentikan pembunuhan massal, pelanggaran, penindasan, dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya.

    "OIC meminta perwakilannya di kantor PBB di New York menyerukan pada Dewan Keamanan untuk memperhatikan penderitaan minortias Rohingya," katanya, mengutip sebuah pernyataan yang disampaikan oleh organisasi beranggotakan 57 negara.

    Kekerasan yang pecah pada Juni 2012 di negara bagian Rakhine antara kaum Buddha dan muslim Rohingya menyebabkan sekitar 80 orang tewas dari kedua belah pihak. Human Rights Watch yang bermarkas di New York mengatakan, sejumlah tokoh "meremehkan" kejadian ini. Lembaga ini juga menuduh pasukan keamanan turut menembaki umat muslim dan melakukan pemerkosaan.

    Senin, 6 Agustus 2012, Ketua Parlemen Arab Saudi Ali al-Salem al-Dekbasi mengatakan kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap muslim merupakan pembersihan etnis. "Ribuan muslim di Myanmar menghadapi pembantaian, genosida, dan pembersihan etnis. Saya menyerukan kepada seluruh pemimpin muslim melakukan campur tangan atas insiden ini," kata al-Dekbasi.

    "Saya meminta kepada otoritas Myanmar untuk menahan penanggung jawab serangan terhadap muslim di sana. Seluruh pelaku harus bertanggung jawab dan diseret ke Mahkamah Kejahatan Internasional," jelas al-Dekbasi.

    Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya yang berjumlah 800 ribu orang di negaranya adalah warga asing, sementara yang lainnya melihat mereka adalah imigran gelap di negara itu. Sedangkan Bangladesh, tetangga Myanmar, berpendapat mereka bukan warga negaranya. Selama beberapa dekade ini, telah terjadi diskriminasi terhadap mereka karena dianggap tak memiliki kewarganegaraan yang jelas.

    AL ARABIYA NEWS | CHOIRUL

    Terpopuler:
    Hijab Membelot, Suriah di Ambang Kejatuhan?

    Setelah PM Suriah, Giliran 2 Menteri Membelot

    Pria Penyerang Kuil Sikh Bekas Serdadu Rasis

    Nepal Larang sekolah Gunakan Nama Barat

    Masjid di Missouri Terbakar, FBI Turun Tangan

    Yunani Deportasi 1.600 Imigran

    Alasan Hijab Membelot Demi Berkah Revolusi Suriah

    Serangan ke Markas Militer Pantai Gading, 6 Tewas

    Banjir Melanda Manila

    Serangan Mematikan di Gereja Nigeria, 15 Tewas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.