Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KTT OKI Diminta Cari Solusi untuk Rohingya  

image-gnews
Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3).  AP/Pavel Rahman
Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3). AP/Pavel Rahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didesak untuk membahas nasib warga Rohingya di Provinsi Ranikhe, utara Myanmar. Desakan itu datang dari Tunisia menjelang KTT, yang rencananya dihadiri para kepala negara dan pemerintahan negara Islam yang akan diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, pada 14-15 Agustus mendatang.

Permintaan Tunisia sudah disampaikan resmi pada Jumat, 27 Juli 2012 lalu, di Jenewa, Swiss, pada komunike perwakilan tetap OKI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Permintaan ini, menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Tunisia, mendapat dukungan dari berbagai negara Islam dan Arab, seperti Mesir, Maroko, Libya, Iran, dan Sudan.

"Tunisia menyuarakan keprihatinan mendalam atas ketegangan yang terjadi di Myanmar serta mengutuk kekerasan terhadap minoritas muslim di sana," demikian isi pernyataan tersebut.

Tunisia juga mendesak komunitas internasional untuk bertindak dan mencari solusi demi menyelesaikan kekerasan yang terus terjadi pada kaum minoritas muslim Rohingya. Walau minoritas, Tunisia yakin, etnis ini tetap memiliki hak atas keamanan, stabilitas, dan kerukunan di negaranya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya menegaskan bahwa warga etnis Rohingya mengalami tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia. Dewan HAM PBB menyatakan, setidaknya 78 orang dilaporkan tewas sejak kerusuhan pecah pada Mei lalu. Seribu dua ratus orang dinyatakan hilang dan 80 ribu mengungsi di sekitar Kota Sittwe dan Maungdaw.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Presiden Thein Sein menolak mengakui warga etnis Rohingya yang dianggap sebagai imigran ilegal. Diperkirakan, 800 ribu warga Rohingya tinggal di Provinsi Rakhine, Myanmar, dan setidaknya 200 ribu lebih hidup di Bangladesh. Mereka tidak diakui kedua negara itu.

TAP | ARYANI KRISTANTI

Berita Terpopuler:
30 Persen Mahasiswa ITB dari Keluarga Kaya Raya

Dahlan Iskan Disindir Komnas HAM: Bisanya Urus Tol

Kristen Stewart: Dari Malu-malu ke Perselingkuhan

Runtuhnya ‘Tembok Tabu’ Olimpiade

NasDem Pede Kalahkan Demokrat di Pemilu 2014

AC Milan Permalukan Chelsea

Berpuasa di Kutub Utara

Demi Politik, Shevchenko Gantung Sepatu

Ahok Diserang Akun @cinta8168

Indonesia Didesak Selesaikan Masalah Rohingya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ular Piton Betina Terbesar Ditemukan di Florida Amerika

9 April 2019

Ular piton. shutterstock.com
Ular Piton Betina Terbesar Ditemukan di Florida Amerika

Ular piton betina ini memiliki panjang lebih dari lima meter dengan bobot lebih dari 63 kilogram di temukan di Florida, Amerika Serikat.


Hentikan Ujaran Kebencian, Facebook Hapus Fitur Bahasa Burma

8 September 2018

Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Thibault Camus)
Hentikan Ujaran Kebencian, Facebook Hapus Fitur Bahasa Burma

Facebook menghapus fitur terjemahan bahasa Burma untuk mengatasi ujaran kebencian terhadap suku Rohingya di Myanmar


16 Koran Non-Pemerintah Akan Beredar di Burma

2 April 2013

Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath
16 Koran Non-Pemerintah Akan Beredar di Burma

Pada 1964, sejumlah media massa swasta, berbahasa Inggris atau lokal, ditutup paksa oleh militer.


PMI-OKI Gagas Bantuan untuk Rohingya  

3 Desember 2012

Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi unjuk rasa solidaritas untuk Muslim Rohingya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (5/8). ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala
PMI-OKI Gagas Bantuan untuk Rohingya  

Menurut Kalla, bantuan PMI-OKI untuk warga Rohingya bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan.


Singgah ke Amerika, Suu Kyi Ceramah di Universitas  

17 September 2012

Aung San Suu Kyi mendapat gelar doctor honoris causa di Oxford University
Singgah ke Amerika, Suu Kyi Ceramah di Universitas  

Aung San Suu Kyi akan jadi pembicara di Universitas Yale dan Louisville. Kunjungannya ke Amerika untuk menjelaskan kondisi politik Burma.


Era Sensor Media di Burma Berakhir

20 Agustus 2012

Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Era Sensor Media di Burma Berakhir

Pemerintah Myanmar menghapus penyensoran atas media. Apa komentar pekerja media?


Bantu Rohingya, PMI Berangkat ke Myanmar

18 Agustus 2012

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla didampingi Menteri Urusan wilayah Perbatasan  Myanmar Letnan Jenderal Thein Htay mengunjungi barak pengungsi etnis Rohingya di Thet Kay Pyin, Ibukota negara bagian Rakhine Sittway, Myanmar, Sabtu (11/08). ANTARA/HO-Dokumentasi-JK
Bantu Rohingya, PMI Berangkat ke Myanmar

PMI juga akan mengajak palang merah dari negara-negara Islam ke Myanmar.


Menlu: Indonesia Punya Pengalaman Soal Rohingya  

18 Agustus 2012

Sejumlah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membawa poster saat berunjukrasa di perempatan vetaran, Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Menlu: Indonesia Punya Pengalaman Soal Rohingya  

Indonesia memahami kesulitan Myanmar menyelesaikan konflik Rohingya.


Asean Siap Bantu Myanmar Soal Rohingya  

18 Agustus 2012

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya (AMPERA) melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat muslim Rohingya, di Bundaran Majestik Medan, Sumut, Selasa (7/8). ANTARA/Irsan Mulyadi
Asean Siap Bantu Myanmar Soal Rohingya  

Selama ini, warga Rohingya yang minoritas memang kerap jadi korban perlakuan diskriminatif.


Partai Suu Kyi Boikot Pembukaan Sidang Parlemen

23 April 2012

Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Partai Suu Kyi Boikot Pembukaan Sidang Parlemen

Penyebabnya, tuntutan mengganti istilah "pengawal konstitusi" dalam sumpah anggota parlemen menjadi "hormat kepada konstitusi" tidak disetujui.