Veto Suriah, Barat Kutuk Rusia dan Cina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Pertahanan Sipil memadamkan api dari beberapa mobil di lokasi ledakan di luar Gedung Pengadilan di Damaskus, Suriah, Kamis (28/6). REUTERS/SANA/Handout

    Sejumlah anggota Pertahanan Sipil memadamkan api dari beberapa mobil di lokasi ledakan di luar Gedung Pengadilan di Damaskus, Suriah, Kamis (28/6). REUTERS/SANA/Handout

    TEMPO.CO, New York - Negara-negara Barat yang dipelopori Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris mengutuk sikap Rusia dan Cina karena memveto keputusan Dewan Keamanan PBB yang akan menjatuhkan sanksi terhadap Suriah.

    Menurut Barat, Suriah telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dengan menggunakan kekuatan militer sehingga perlu diberikan sanksi internasional. Namun demikian, keputusan Dewan Keamanan dalam sidang, Kamis, 19 Juli 2012, untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah yang didukung oleh 11 negara, dua menolak, dan satu abstein tak bisa dilaksanakan karena diveto Rusia dan Cina.

    Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota terdiri dari lima anggota tetap yang memiliki hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan, yakni Rusia, Cina, Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris.

    "Inggris terkejut atas veto Rusia dan Cina," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Mark Lyall Grant. Sedangkan Amerika Serikat sangat menyesalkan keputusan Rusia dan Cina. "Sikap tersebut merupakan sebuah kesalahan dukungan terhadap rezim Suriah," ujar juru bicara Presiden Barack Obama, Jay Carney, yang disampaikan di Gedung Putih usai mendengar keputusan Rusia dan Cina.

    Resolusi veto ini akan diperpanjang hingga 45 hari ke depan sesuai dengan tugas dan misi pengamat PBB di Suriah. Misi ini sesungguhnya tidak efektif karena tergantung pada gencatan senjata yang disponsori oleh utusan khusus Liga Arab dan PBB, Kofi Annan.

    Dewan Keamanan PBB masih punya waktu 90 hari untuk negosiasi terhadap resolusi lainnya hingga sebelum mandat misi pengamat berakhir pada Jumat, 20 Juli 2012, tengah malam waktu setempat. Meskipun resolusi ini bukan sanksi non-militer, namun dalam Bab VII Piagam PBB disebutkan bahwa Dewan bisa menjatuhkan sanksi diplomatik, ekonomi, dan intervensi militer. Anggota Dewan dari negara-negara Barat mengatakan, mereka sedang membicarakan tentang ancaman sanksi terhadap Suriah, tetapi bukan tindakan militer.

    Koreponden Al Jazeera, Alan Fisher, melaporkan dari markas besar PBB di New York, saat ini sedang dilakukan pertemuan genting. "Pertemuan ini sangat mengandung kemarahan di antara anggota Dewan Keamanan. Duta besar Jerman untuk PBB mengritik keras sikap Rusia," ujar Fisher. "Apakah kita sedang melihat sebuah pembicaraan yang berputar-putar, mengutuk veto, dan tak satu pun ada yang membuat sebuah perencanaan."

    Dalam kesempatan itu, Rusia mengatakan negaranya tidak bisa menerima sanksi tersebut dan menuduh bangsa-bangsa Barat yang berada di belakang resolusi itu berusaha melakukan tekanan sanksi dan melakukan tindakan militer terhadap persoalan dalam negeri Suriah.

    "Mereka berhitung dengan menggunakan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tekanan terhadap sebuah negara berdaulat, namun hal tersebut tak bakal berhasil," kata Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB, Kamis, 19 Juli 2012.

    Menurut taksiran PBB, konflik di Suriah yang telah berlangsung selama 16 bulan untuk menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad telah memakan korban jiwa 14 ribu orang. Banyak di antara korban tewas tersebut akibat diterjang peluru pasukan keamanan.

    AL JAZEERA | CHOIRUL

    Berita terpopuler lainnya:
    Anak Surabaya Ini Dikontrak Klub Liga Spanyol
    Kenapa Pemerintah Putuskan 1 Ramadan Sabtu?

    Di-bully @triomacan2000, Dahlan Pamitan

    Robot ''Teman Tidur'' Mulai Dipasarkan di Cina 

    Ruang Kerja Andi Mallarangeng Digeledah KPK

    Tim Jokowi-Ahok Laporkan Dugaan Kampanye Hitam



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.