Solusi Diskriminatif bagi Rohingya di Myanmar

TEMPO.CO, Rangoon--Presiden Myanmar Thein Sein kemarin memberikan solusi mengejutkan untuk menangani konflik sektarian antara etnis muslim Rohingya dan warga lokal di Negara Bagian Arakan.

Saat bertemu Kepala Badan Dunia untuk Pengungsi (UNHCR) Antonio Guterres, ia mengusulkan agar 750 ribu warga Rohingya yang selama ini tinggal di Myanmar, untuk menetap di kamp pengungsi yang dikelola UNHCR atau dideportasi.

"Kami bertanggung jawab atas seluruh warga etnis kami. Tapi kami tidak mungkin menerima warga ilegal Rohingya yang bukan etnis Myanmar," kata Thein Sein seperti dikutip dari situs kepresidenan. Bahkan Thein Sein mempersilakan warga Rohingya pergi dari Myanmar jika ada negara ketiga yang bersedia menampung mereka.

Perlakuan diskriminatif terhadap warga yang disebut PBB sebagai penduduk tanpa negara ini memancing keprihatinan banyak pihak. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengatakan akan segera mengirim delegasi ke Myanmar untuk menyelidiki kekerasan sistematis dan pengusiran terhadap warga Rohingya.

"Kami masih memobilisasi sumber daya dan energi untuk melindungi minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Kami juga akan terus bersuara di lembaga-lembaga internasional agar suara mereka terdengar," ujar Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dalam pernyataan tertulisnya. Ia pun menulis surat kepada tokoh pro-demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menolong warga Rohingya.

Kondisi warga Rohingya memang semakin memprihatinkan. Sekitar 1 juta warga yang kini tinggal di negara ketiga, yakni Bangaldesh, Thailand, dan Malaysia, juga mengalami perlakuan diskriminatif dari masing-masing negara. Sesaat setelah kerusuhan pecah di Arakan pada Juni lalu, Bangladesh berulang kali memulangkan pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tiba dengan kapal.

CHANNEL NEWS ASIA | BERNAMA | THE NATION | SITA PLANASARI AQUADINI