Menjelang Pemilu, Najib Dihantam Skandal Kapal Selam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Najib Raszak. REUTERS/Umit Bektas

    Najib Raszak. REUTERS/Umit Bektas

    TEMPO.CO, KUALA LUMPUR: -- Pemerintah Malaysia kemarin menghadap parlemen untuk menjawab pertanyaan mengenai skandal pembelian kapal selam dari Prancis pada 2002. Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi mewakili pemerintah akan menjelaskan ihwal tudingan bahwa dokumen Angkatan Laut Malaysia dijual kepada perusahaan pembuat kapal asal Prancis, DCNS, untuk memenangkan tender US$ 1,25 miliar.

    Dalam konferensi pers di Bangkok bulan lalu, pengacara Suaram, Joseph Breham, mengatakan dokumen rahasia tersebut dijual senilai 36 juta euro oleh perusahaan Terarasi milik Razak Baginda--kolega Perdana Menteri Najib Razak dalam transaksi pembelian kapal selam--kepada DCNS.

    Najib, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, selalu menampik tudingan tersebut. Sejumlah kolega Najib menuding Suaram bekerja sama dengan kelompok oposisi untuk menjungkalkan pencalonannya dalam pemilu mendatang. “Memang, jika terbukti korupsi, nasib Najib selesai,” kata anggota parlemen dari partai oposisi, Tony Pua, kepada Reuters.

    Tapi Breham menegaskan, dokumen tersebut asli. “Kami tidak dapat membuktikan uang itu mengalir ke Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO). Hanya, jika ini bukan untuk korupsi, DCNS tak perlu memberi uang,” ujar Breham.

    Dokumen tersebut kini menjadi dasar bagi pengadilan Prancis untuk menyeret DCNS, yang separuh sahamnya dimiliki pemerintah. Data dalam dokumen itu juga mengungkap pembayaran sejumlah uang kepada individu atau organisasi terkait dengan kontrak pertahanan besar. “Di Malaysia, biasanya partai penguasa merupakan penerima uang terbesar,” kata dokumen tersebut sembari merujuk pada partai yang dipimpin Najib, UMNO.

    L REUTERS | MALAYSIA INSIDER | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.