NATO Tarik Tentara di Afganistan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara NATO di Afghanistan. AP Photo

    Tentara NATO di Afghanistan. AP Photo

    TEMPO.CO, Canberra - Australia pada Kamis, 14 Juni 2012, berjanji menyediakan tentara dan sumber daya di Afganistan setelah tenggat 2014 untuk penarikan seluruh prajurit tempur. Sebuah komitmen seiring Kepala NATO menyerukan aliansi tidak meninggalkan sebuah negeri dengan kevakuman keamanan di negeri itu.

    Pengumuman itu disampaikan dalam sebuah gelaran deklarasi politik antara Australia dan NATO dalam sebuah jumpa pers di ibu kota Australia, Canberra.

    Kesepakatan menyatukan Australia dan NATO melawan terorisme, pembajakan, dan kejahatan maya hingga fokus dalam waktu dekat, akan menjadi tanggung jawab pasukan keamanan Afganistan.

    "Afganistan akan menjadi sentral tugas kami untuk kerja sama demi beberapa waktu yang segera tiba," ujar Perdana Menteri Australia Julia Gillard. "Australia akan menyediakan pasukan untuk melatih pasukan keamanan Afganistan."

    NATO berencana menarik tentara tempur terakhirnya dan menyerahkan seluruh tanggung jawab keamanan untuk Afganistan pada akhir 2014. Pemerintah Afganistan sudah memiliki 350 ribu pasukan keamanan di lapangan.

    Menurut Ketua NATO Andres Fogh Rasmussen, sejumlah anggota NATO telah setuju berkontribusi menyumbang US$ 4 miliar per tahun yang dibutuhkan untuk mendanai pasukan keamanan Afganistan. "Kami tidak akan melupakan Afganistan. Dan kami tidak meninggalkan suatu kevakuman keamanan."

    Dari Kabul, Presiden Afganistan Hamid Karzai percaya diri mengambil alih penuh pasukan keamanan tahun depan.

    Pemberontak telah merangsek ke daerah timur dan selatan hingga sampai ke jantung Kabul sebagai bagian serangan musim semi mereka. Karzai berkata, "Kami pasti melaksanakan transisi ini yang akan dirampungkan pada tahun 2013."

    CNN | REUTERS | DWI ARJANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.