Amerika Siap Gempur Suriah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP Photo/Jeff Chiu

    AP Photo/Jeff Chiu

    TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat siap menggempur Suriah bila diperlukan. Namun negara ini lebih fokus pada memberikan kesempatan kepada dunia internasional untuk menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad. Demikian keterangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta, kepada wartawan, Kamis, 31 Mei 2012.

    Panetta berbicara kepada wartawan dalam perjalanan menuju Singapura untuk mengikuti konferensi keamanan. Ia mengatakan dalam waktu dekat Amerika Serikat akan melakukan aksi tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Namun, kata Panetta, komunitas internasional perlu segera melakukan aksi yang lebih agresif untuk mengusir Assad dari pemerintahan di sana.

    "Situasi ini tak bisa ditoleransi," ujar Panetta. "Kami tak puas dengan apa yang sedang terjadi. Dan, komunitas internasional harus mengambil langkah meyakinkan sehingga membuat Assad mundur."

    Ketika ditanya kemungkinan aksi militer Amerika Serikat tanpa persetujuan PBB, Panetta menjawab, "Saya belum bisa membayangkan," katanya seraya menambahkan bahwa "perlu dukungan untuk melaksanakan misi ini."

    Sehari sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Susan Rice menyarankan adanya aksi militer tanpa harus mengantongi izin PBB bila Dewan Keamanan PBB gagal mengambil kata sepakat guna mengatasi situasi di Suriah.

    Saat ditanyakan lagi apakah dia tidak setuju dengan penilaian Rice, Panetta mengatakan PBB mrmiliki seluruh kemungkinan untuk melakukan aksi di masa depan, tetapi  "saat ini penting bagi kami untuk bekerja sama dengan komunitas internasional karena kita memiliki tujuan yang sama."

    Panetta memperingatkan bahwa situasi di Suriah dapat menyeret keterlibatan banyak negara seperti Iran dan negara-negara lainnya di kawasan itu. Keterlibatan mereka akan membuat situasi kian sulit demi terciptanya stabilitasi pemerintahan baru.

    REUTERS | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.