Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pekerja Migran Myanmar Deg-degan Jumpa Suu Kyi

Pemimpin pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. REUTERS / Stringer.
Pemimpin pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. REUTERS / Stringer.
Iklan

TEMPO.CO, Bangkok - Pemimpin oposisi Myanmar memulai lawatannya ke luar negeri untuk pertama kalinya sejak 1988 dengan mengunjungi Thailand. Di negeri itu, dia dijadwalkan bertemu pekerja migran asal Myanmar di Provinsi Samut Sakhon, selatan Bangkok.

Aktivis pekerja migran, Andy Hall, yang membantu untuk mengatur kunjungan ini mengatakan para pekerja merasa harap-harap cemas mengenai pertemuan ini. "Mereka telah mengimpikan pertemuan ini seumur hidup mereka," katanya. "Kesempatan untuk bertemu salah satu pahlawan mereka. Itu sangat berarti bagi mereka."

Dia mengatakan Suu Kyi akan bertemu warga negara Myanmar dari berbagai kelas sosial. Dari mereka yang telah diperdagangkan dan dijual sebagai budak modern hingga mereka telah mampu menghasilkan uang dan hidup berkecukupan.

Pavin Chachavalpongpun dari Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Kyoto, Jepang, mengatakan banyak orang-orang buangan Myanmar di Thailand. "Banyak pembangkang Myanmar dan pekerja imigran memilih untuk pergi ke sana," katanya.

Di Thailand, Suu Kyi juga diharapkan melakukan perjalanan ke utara negara itu untuk bertemu dengan beberapa dari sekitar 100 ribu pengungsi yang tinggal di kamp-kamp yang mengungsi akibat konflik di wilayah timur perbatasan Myanmar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Izin bepergian Suu Kyi ke luar negeri merupakan indikasi perubahan dramatis di negeri yang selama 50 tahun dikuasai junta militer. Mantan tahanan politik ini memenangkan kursi di parlemen dan dilantik pada awal bulan ini. Wanita 66 tahun ini menghabiskan 15 dari 22 tahun terakhirnya dalam tahanan rumah.

Ia memenuhi undangan Perdana Menteri Thailand dan menghadiri Forum Ekonomi Dunia se-Asia Timur selama beberapa hari di negeri ini. Keputusan menemui para tenaga migran menunjukkan dukungannya pada kelompok yang terpinggirkan dan rentan terhadap eksploitasi. Mereka yang ada di Thailand umumnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik serta perahu nelayan. Pasar tenaga kasar di Thailand 80 persennya diisi pekerja asal Myanmar.

TRIP B | AP


Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

27 hari lalu

Koordinator ALTSEAN-Burma Debbie Stothard (kiri), Ketua Progessive Voice Khin Ohmar (kedua dari kiri), Koordinator advokasi regional AJAR Putri Kanesia (kedua dari kanan) memberikan perkembangan HAM di Myanmar dalam pertemuan di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023. TEMPO/DANIEL A. FAJRI
Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

Para aktivis HAM ragu konferensi tingkat tinggi ASEAN pekan depan akan membuahkan terobosan dalam menyelesaikan krisis Myanmar.


Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

41 hari lalu

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah vonis bersalah dalam lebih dari selusin kasus yang tidak masuk akal.


Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

43 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]
Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

Menurut kelompok aktivitas, sedikitnya 17.460 orang masih ditahan dan 3.240 telah dibunuh oleh junta Myanmar.


100 Gerilyawan dan Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara, Ini Alasan Junta Myanmar

48 hari lalu

Penjabat Presiden National Unity Government Myanmar Duwa Lashi La. Dok: NUG
100 Gerilyawan dan Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara, Ini Alasan Junta Myanmar

Tidak kurang dari 100 gerilyawan anti Junta Myanmar, warga sipil dan anak-anak, tewas dalam serangan udara oleh penguasa militer di desa di Sagaing


Retno Marsudi Lapor soal Myanmar ke Dewan Keamanan PBB

55 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan press briefing Triwulan Pertama Keketuan ASEAN 2023 di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu  5 April 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  menyebutkan sejak Januari hingga akhir Maret 2023, telah dilangsungkan 190 pertemuan di berbagai tingkatan dari 531 pertemuan yang tercatat di dalam Kalender Keketuaan Indonesia di ASEAN. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Retno Marsudi Lapor soal Myanmar ke Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melaporkan soal Myanmar ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

29 Maret 2023

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Militer Mynamar menuduh kemenangan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Pemilu November 2020 curang. Suu Kyi juga ditangkap dengan dakwaan baru. REUTERS/Stringer
Dunia Kecam Junta Myanmar yang Bubarkan Parpol Suu Kyi

Dunia internasional mengutuk langkah junta militer Myanmar membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi


Junta Myanmar Membubarkan Eks-Partai Berkuasa yang Gagal Mendaftar

28 Maret 2023

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Militer Mynamar menuduh kemenangan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Pemilu November 2020 curang. Suu Kyi juga ditangkap dengan dakwaan baru. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar Membubarkan Eks-Partai Berkuasa yang Gagal Mendaftar

Banyak partai yang tidak bisa atau tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu Myanmar, yang dikecam banyak pengkritik sebagai pembohongan.


PM Singapura dan Jokowi Bahas Konsensus Myanmar yang Mandek

16 Maret 2023

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kemajuan yang telah dilakukan sejak pertemuan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 lalu. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
PM Singapura dan Jokowi Bahas Konsensus Myanmar yang Mandek

Singapura dan Indonesia menegaskan akan terus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN, juga mitra seperti PBB untuk menyelesaikan masalah Myanmar.


APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

3 Maret 2023

Pengungsi melintasi sungai saat menerima bantuan dari Thailand di perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Thailand, 7 Januari 2022.  Ribuan pengungsi yang melarikan diri dari gejolak pertempuran antara tentara Myanmar dan kelompok pemberontak memilih menetap sementara di Tepi Sungai Moei. REUTERS/Athit Perawongmetha
APHR Desak Indonesia Komunikasi dengan NUG Myanmar, Jangan Andalkan Junta

APHR mendesak Indonesia sebagai ketua blok Asia tenggara tahun ini untuk segera membuka saluran komunikasi dengan pemerintah bayangan di Myanmar.


UU Parpol Baru Dikhawatirkan Jegal Oposisi dalam Pemilu Myanmar

15 Februari 2023

Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
UU Parpol Baru Dikhawatirkan Jegal Oposisi dalam Pemilu Myanmar

Human Rights Watch mengkhawatirkan, pemilu Myanmar nanti tidak kredibel, dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan junta militer.