Bank Sentral: Capital Flight Masalah Serius Rusia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rusia Vladimir Putin. REUTERS/Vladimir Rodionov/RIA Novosti/Pool

    Presiden Rusia Vladimir Putin. REUTERS/Vladimir Rodionov/RIA Novosti/Pool

    TEMPO.CO, Moskow - Pimpinan bank sentral Rusia, Sergei Ignatyev, memperingatkan pada hari Rabu bahwa pelarian modal menjadi "masalah serius" bagi negeri itu saat ini. Angka terbaru menunjukkan, sebanyak US$ 42 miliar dana telah keluar dari negeri itu dalam kuartal pertama tahun ini.

    "Arus keluar modal terus menjadi masalah serius bagi perekonomian Rusia," katanya di depan Parlemen.

    Di sisi lain, pasar saham dan rubel sudah merosot ke tingkat terendah dalam lebih dari satu tahun. Kondisi politik pun tak juga stabil menyusul maraknya unjuk rasa sejak terpilihnya kembali Vladimir Putin sebagai presiden pada bulan Maret.

    Ada sejumlah alasan pelarian model terjadi. "Sebelumnya ada harapan untuk Putin baru yang akan memperkenalkan kebijakan baru dan ini mendorong pasar yang menggairahkan," kata Vladimir Tsuprov, kepala investasi di BNP Paribas di St Petersburg. "Investor melihat bahwa hal ini tidak terjadi dan mereka mengambil uang mereka."

    Putin berjanji selama kampanye pemilihannya untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 6 sampai 7 persen tahun mendatang. Namun, Kementerian Ekonomi bulan lalu menguraikan gambaran yang lebih suram dengan skenario kasus terbaik menunjukkan pertumbuhan hanya 5 persen atau lebih rendah sampai 2030.

    Investor juga ketakutan akan lonjakan pajak ekstraksi untuk produsen gas independen awal bulan ini karena khawatir Putin akan terus menaikkan pajak untuk menutup pengeluaran negara. "Tidak ada keputusan yang mudah bagi Putin ini," kata Tsuprov.

    TRIP B | WALL STREET JOURNAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.