TEMPO.CO , Jakarta -Penasihat Hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Yordania
Dr. Ameur Zemmali
“Kami Tak Bisa Menjadi Wasit”
Konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai negara seperti Suriah, menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Jatuhnya korban tewas dari warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sangat disesalkan. Padahal hukum humaniter internasional atau hukum yang mengatur kode etik berperilaku saat perang, telah diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, yang terangkum dalam Konvensi Jenewa.
Namun lemahnya penegakan hukum humaniter internasional menyebabkan banyak korban terus berjatuhan. Banyak pihak kemudian berpaling kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang berperan sebagai “pemelihara” hukum ini untuk meningkatkan perannya menjadi wasit.
“Sayangnya hal ini tidak mungkin kami lakukan. Sebab dengan prinsip dasar netral dan transparan, kami dapat bekerja dengan pihak-pihak yang berkonflik demi kepentingan kemanusiaan. Untuk itu kami tak bisa menjadi wasit atau watch dog,” kata Dr. Ameur Zemmali, penasihat hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Yordania di Jakarta, Selasa 14 Mei 2012.
Zemmali hadir dalam peluncuran buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Buku yang berisi kumpulan artikel para pemikir hukum humaniter internasional dari Arab ini diedit oleh Zemmali pada 2007 dan dialihbahasakan oleh penerbit Mizan.
Berikut wawancara Sita Planasari Aquadini dari Tempo dengan Zemmali seusai peluncuran buku tersebut:
(T) Banyak pihak terutama lembaga yang bekerja dalam konflik kemanusiaan resah atas lemahnya penegakan hukum humaniter internasional. Mereka meminta Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengambil peran sebagai wasit untuk menyelesaikan konflik.
Sebagai pemelihara hukum humaniter internasional, mandat ICRC adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Agar pekerjaan kami dapat berjalan lancar, tentu saja ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan yakni netral dan tidak berpihak. Dengan prinsip ini, kami dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, baik konflik antarnegara maupun konflik negara dengan pemberontak.
Oleh sebab itu, kami jelas tidak dapat berurusan dengan yudisial seperti memberi kesaksian di persidangan manapun, meski kami hadir dan menyaksikan konflik tersebut secara langsung. Apalagi menjadi hakim, jaksa atau wasit dari konflik. Kebutuhan korban, baik tahanan perang maupun warga sipil menjadi prioritas utama kami.
Lantas siapakah yang harus melakukan penegakkan hukum perang?
Negara yang terlibat konflik-lah yang harus menegakkan hukum tersebut. Secara internasional, Konvensi Jenewa mengikat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipatuhi dalam kondisi konflik. Sebanyak 194 negara telah meratifikasi konvensi ini. Negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan hukum tersebut dilaksanakan.
Dasar dari penghormatan tersebut memiliki dua bentuk. Pertama preventif. Promosi terhadap hukum humaniter harus dilakukan baik di masa damai maupun perang. Kedua represif. Penegakan hukum dilakukan oleh negara yang terlibat konflik maupun komite tribunal internasional. ICRC terus berdialog dengan negara di area konflik agar hukum tersebut dihormati.
Tahanan Palestina melakukan aksi mogok makan sejak pertengahan April untuk menuntut hak-hak mereka (Saat ini aksi tersebut telah berakhir). Apa langkah ICRC untuk membantu mereka?
Kantor ICRC telah berada di Palestina sejak 1940-an. Kami telah berada di sana selama hampir enam dekade. Selama itu pula kami melakukan kunjungan terhadap tahanan Palestina yang berada di Israel. Kami mengorganisir kunjungan keluarga dan berdialog dengan pihak penahan (Israel maupun Otoritas Palestina).
Dalam aksi mogok makan terakhir, kami terus memantau dan berusaha bernegosiasi dengan kedua pihak untuk menemukan solusi. Tapi Pihak penahan, siapapun itu, harus bertanggung jawab agar tahanan diperlakukan secara manusiawi. Pada kasus mogok makan, ICRC mendesak agar hak tahanan dihormati dan tidak melakukan pemaksaan seperti memasukkan makanan secara paksa tanpa izin.
Pemerintah Amerika berencana akan segera menutup tahanan Guantanamo. Apa saja langkah ICRC dalam tahanan yang kontroversial ini?
Kami telah hadir dan bekerja untuk membantu para tahanan sejak penjara dibuka pada 2002. Saya juga pernah datang ke sana pada 2002. Hingga saat ini, ICRC terus melakukan kunjungan rutin terhadap tahanan baik yang status pengamanan rendah maupun status pengamanan tinggi. Ini kami lakukan untuk memastikan perlakuan manusiawi terhadap para tahanan.
Para pekerja kemanusiaan menghadapi tantangan berat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk kematian. Kasus ini juga terjadi pada dokter ICRC di Pakistan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengeliminir masalah ini?
Pembunuhan terhadap Khalil Rasjed Dale, manajer program kesehatan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Pakistan, sangat kami sesalkan. Insiden ini meski tidak diinginkan memang menjadi risiko terbesar pekerjaan ini. Namun serangan terhadap anggota ICRC seperti melakukan serangan terhadap korban. Jadi saya dan anggota ICRC menyerukan semua pihak untuk menghormati dan menegakkan hukum humaniter internasional yang juga melindungi pekerja kemanusiaan. L
