Negosiator Perdamaian Afganistan Ditembak Mati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arsala Rahmani

    Arsala Rahmani

    TEMPO.CO , Kabul - Seorang mantan menteri Taliban yang menjadi negosiator perdamaian Afghanistan ditembak mati di Kabul. Arsala Rahmani, yang kini menjadi penghubung pemerintah dan Taliban, adalah anggota senior dewan perdamaian tertinggi bentukan Presiden Hamid Karzai.

    Rahmani tewas dalam sebuah insiden penembakan saat berkendara di ibu kota negara penuh gejolak itu. Pembunuhan itu merupakan pukulan bagi harapan Presiden Hamid Karzai membawa Taliban ke meja perundingan pasca-penarikan pasukan sekutu. Sebelumnya, Burhanuddin Rabbani, tahun lalu juga tewas dengan kejadian yang hampir sama.

    Cucunya, Mohammad Wares, menceritakan, sebuah mobil putih berhenti di samping mobil SUV yang ditumpangi Rahmani di tengah lalu lintas yang sibuk pada pukul 08.30. Seseorang dalam mobil itu menjulurkan tangannya dengan pistol. Saat sang sopir berbalik, ia melihat Rahmani sudah bersimbah darah di dadanya.

    "Hanya ada satu peluru. Mereka menembaknya melalui jendela belakang," kata Wares pada Guardian. "Mereka membawanya ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong."

    Si pembunuh belum tertangkap. Taliban menyangkal terlibat dalam penembakan itu. Taliban sebelumnya menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Karzai, yang mereka sebut sebagai sebagai "pemerintah boneka".

    Para diplomat mengatakan Taliban memiliki motif paling cepat untuk penargetan seseorang yang menjadi kaki tangan pemerintah untuk bernegosiasi. "Pesan yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa tidak ada cara untuk berhubungan dengan Taliban selain melalui saluran formal mereka," kata seorang diplomat senior. "Saya tidak berpikir karena dia melakukan sesuatu yang spektakuler, tapi karena dia dianggap pengkhianat."

    Pembunuhan itu terjadi beberapa jam sebelum Karzai mengumumkan dimulainya tahap ketiga serah terima keamanan bertahap kepada polisi dan tentara Afghanistan. Serah terima ini dirancang untuk membuka jalan bagi transfer kontrol keamanan setelah tentara asing kembali ke negara mereka  pada akhir 2014.

    TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.