Ulama Malaysia: Demonstrasi Haram  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Gerakan Bersih 3.0 di Malaysia.

    Aktivis Gerakan Bersih 3.0 di Malaysia.

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur -- Komisi Fatwa Nasional Malaysia mengharamkan umat muslim di negara itu berpartisipasi dalam setiap unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan pemerintah dan menyebabkan gangguan di dalam negeri. "Kerusuhan menyebabkan gangguan dan kerusakan, itu dilarang dalam Islam," kata Ketua Komite Fatwa Nasional Malaysia Dr Abdul Shukor Husin, Minggu, 6 Mei 2012 lalu.

    Husin menilai setiap muslim di Malaysia tidak dibenarkan mendukung gerakan yang menimbulkan kerugian, kegelisahan, atau keresahan. "Terlebih berpotensi memecah belah dan menimbulkan pertumpahan darah," katanya saat ditanya wartawan soal landasan pengeluaran fatwa.

    Komite tampaknya melihat secara serius masalah unjuk rasa yang belakangan marak di Negeri Jiran itu. Gerakan Bersih 3.0, sebuah gelombang unjuk rasa besar yang digelar di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, akhir bulan lalu, misalnya, meminta reformasi pemilu di Malaysia. “Fatwa ini bertujuan melindungi warga negara Malaysia dari kehancuran,” Husin menegaskan.

    Gerakan Bersih 3.0 menilai fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Nasional sebagai hal yang memalukan. Sebab agama telah digunakan untuk membela cara-cara kotor pemerintah dalam pemilu nantinya. “Fatwa ini jadi bahan tertawaan bagi kaum muda Malaysia,” ujar Hishamuddin Rais, salah seorang Ketua Komite Bersih 3.0, saat dihubungi Sandy Indra Pratama dari Tempo kemarin.

    Komentar keras pun muncul dari pihak oposisi pemerintah. Kepala Ulama Partai Islam se-Malaysia (PAS) Harun Taib menilai fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa Nasional Malaysia salah sasaran. Menurut dia, sebuah fatwa seharusnya mendukung penegakan suara kebenaran.

    ”Membedakan yang benar dan yang batil wajib hukumnya, bukan haram,” katanya, menanggapi diharamkannya demonstrasi bagi umat Islam di Malaysia, kemarin.

    Tak perlu heran jika PAS berseberangan dengan Komisi Fatwa. Sebab mereka masuk dalam barisan oposisi pemerintah selama ini. Selain dalam soal fatwa, para ulama PAS kerap berseberangan dengan Komite Fatwa soal penanganan teror di Malaysia.

    ASIAONE| MALAYSIA KINI| SANDY INDRA PRATAMA | SITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.