Libya Larang Partai Berdasar Agama atau Etnik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejuang revolusi Libya kembali dari Sirte disambut di Al Guwarsha gerbang Benghazi, Libya (22/10). Pemimpin baru Libya akan mengumumkan kemerdekaan pada hari Minggu dan menyelenggarakan pemilu. AP/ Francois Mori

    Pejuang revolusi Libya kembali dari Sirte disambut di Al Guwarsha gerbang Benghazi, Libya (22/10). Pemimpin baru Libya akan mengumumkan kemerdekaan pada hari Minggu dan menyelenggarakan pemilu. AP/ Francois Mori

    TEMPO.CO , Tripoli - Libya tengah menyiapkan pemilihan umum parlemen pada Juni mendatang. Juru bicara Dewan Transisi Nasional (NTC) Mohammaed al-Harizy, Rabu 25 April menyebutkan dewan telah mengesahkan undang-undang formasi pemerintahan dan partai-partai politik pada Selasa sore kemarin.

    "Partai-partai tidak diijinkan berdasarkan agama atau etnik atau kesukuan," ujarnya kepada Reuters di Ibukota Tripoli.

    Al-Harizy tak menjelaskan bagaimana hal itu akan berdampak pada pembentukan sebuah partai politik pada Maret lalu oleh Ikhwanul Muslim Libya dan kalangan Islam lainnya. Partai baru itu dipandang sebagai garda depan dalam pemilu Juni nanti, yang pertama sejak terjungkalnya Muammar Qadhafi oleh pemberontakan tahun lalu yang didukung NATO.

    Partai-partai Islam diperkirakan akan saling berhadapan dengan kubu sekuler untuk berebut kursi dalam sebuah majelis nasional yang akan menyusun sebuah konstitusi baru untuk negeri di Afrika Utara tersebut.

    Para pengamat politik menyebutkan Ikhwanul Muslim tampaknya akan mekar sebagai kekuatan politik terorganisir dan menjadi pemain berpengaruh di negeri pengekspor minyak dimana kalangan Islam, seperti semua pembangkang, sangat keras ditekan selama 42 tahun.

    Kalangan Islam juga menunjukkan tajinya dalam beberapa pemili pasca pemberontakan di Tunisia, Mesir dan Maroko sejak Oktober dan mereka juga tampaknya akan melakukannya di Libya. Padahal Libya adalah negeri secara sosial konservatif, dimana alkohol sudah dibredel sebelum revolusi.

    Reuters | Dwi Arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.