Pakistan Minta Taliban Bubarkan Sayap Militer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Baitullah Mehsud (kanan). tehrantimes.com

    Baitullah Mehsud (kanan). tehrantimes.com

    TEMPO.CO, ISLAMABAD:-- Pemerintah Pakistan telah mengundang kelompok militan Taliban untuk melakukan pembicaraan damai, Senin 12 Maret 2012. Rencananya, dalam pembicaraan yang bakal diikuti tiga kelompok militan Islam, Al-Qaidah, Tehreek-e Taliban Pakistan, dan Lashkar e Taiba, pemerintah berjanji akan menghapus label organisasi terlarang pada ketiganya hanya dengan satu syarat.  “Mereka membubarkan sayap militer mereka,” ujar Menteri Dalam Negeri Pakistan Rehman Malik, menyebutkan syarat tersebut kepada wartawan.


    Selama ini Pakistan mendapatkan kritik keras karena dianggap tidak berbuat banyak untuk serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan para kelompok militan. Bahkan kelompok-kelompok ekstrem tersebut secara bebas bisa berubah nama dan wujud organisasi di negara tetangga India itu.


    “Kami telah dihubungi oleh beberapa organisasi terlarang yang ingin berbicara dan kami sambut itu dengan tangan terbuka,” kata Malik. Bahkan, dia menambahkan, "Jika mereka mau menyerah kami siapkan kursi di federasi."


    Menurut data yang dilansir Xin Hua dari kantor berita AFP, lebih dari 120 serangan bom di Islamabad pada 2011 didalangi kelompok Islam militan. Angka itu naik dari tahun sebelumnya, 96 serangan. Sejak 2007, sedikitnya 3.000 serdadu Pakistan harus gugur akibat dari pertempuran antara pemerintah Pakistan dan kelompok militan,


    Belum ada tanggapan dari tiga kelompok Islam militan yang diundang untuk pembicaraan damai. Namun, meski diprediksikan bakal alot, pemerintah yakin ketiga kelompok itu bersedia berbicara soal perdamaian di tanah Pakistan.


    BBC | XIN HUA | ASIAONE | SANDY INDRA PRATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.