TEMPO.CO , Male - Presiden Maladewa, Mohamed Nasheed, mengundurkan diri, Selasa, 7 Februari 2012, setelah mendapatkan tekanan selama berminggu-minggu dari rakyatnya dan sejumlah pejabat kepolisian.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, Nasheed mengatakan dirinya lebih baik mundur dari jabatannya jika hal tersebut membuat situasi negara lebih baik. Selanjutnya jabatan Nasheed diserahkan kepada Wakil Presiden Mohamed Waheed Hassan Manik.
"Saya mengundurkan diri karena saya orang yang tak diharapkan memegang kekuasaan," ujarnya di televisi. "Saya yakin jika pemerintahan ingin tetap dilanjutkan, penggunaan kekuatan sangat diperlukan. Namun hal itu akan merugikan banyak pihak," ucapnya lagi.
Tekanan kian kuat setelah sekelompok pejabat kepolisian mengambil alih stasiun televisi pemerintah di Ibu Kota Male. Peristiwa tersebut membuat eskalasi tekanan makin deras, bahkan hampir seluruh jalanan di negara kepulauan dekat India itu dipenuhi demonstran, terutama setelah Angkatan Darat Maladewa menahan seorang hakim senior, Abdulla Mohamed, bulan lalu.
Nasheed memegang kekuasaan dari pendahulunya yang telah berkuasa selama 30 tahun, Maumoo Abdul Gayoom, setelah memenangi pemilu pada 2008. Tentara terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran yang berasal dari pendukung bekas Presiden Abdul Gayoom.
Pada acara jumpa pers yang diliput media televisi, Nasheed katakan langkah pengunduran diri merupakan pilihan tepat. "Pengunduran diri adalah langkah tepat jika hal tersebut membuat negara lebih baik. Selanjutnya jabatan ini akan dipegang oleh Wakil Presiden," ujarnya.
Sumber di kantor kepresidenan mengatakan kepada BBC, selain di jalan-jalan utama, demo juga mengambil tempat di depan markas besar militer.
Juru bicara kelompok oposisi Partai Progresif Maladewa pimpinan Gayoom, Mohamed Hussain, menuduh militer menggunakan peluru karet ke arah para pengunjuk rasa yang membuat mereka luka-luka. "Banyak demonstran yang terluka akibat tembakan tersebut," ujarnya. Namun dia tak menyebut detailnya. Tuduhan tersebut langsung ditolak oleh pejabat yang dekat dengan Presiden.
REUTERS | BBC | CHOIRUL
