Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktor Kudeta Papua Nugini Disidang

image-gnews
AP Photo/Hakon Mosvold Larsen, Scanpix
AP Photo/Hakon Mosvold Larsen, Scanpix
Iklan

TEMPO.CO , PORT MORESBY:-- Aktor di balik percobaan kudeta militer di Papua Nugini kemarin mulai disidangkan. Saat yang sama, Sir Michael Somare melansir seruan kepada polisi dan militer guna mendukungnya untuk jabatan perdana menteri.

Bahkan, putra Somare, Arhtur Somare, mendesak pemilu yang dipercepat untuk memutuskan sekali lagi dan untuk perdana menteri, apakah ayahnya atau Peter O'Neill.

Kolonel Yaura Sasa ditangkap di pinggiran ibu kota Port Moresby, Boroko, pada Sabtu malam lalu kurang dari tiga hari setelah dia memimpin 30 pria bersenjata pendukung setia Sir Michael melakukan kudeta, tapi gagal.

Juru bicara polisi, Superintendent Dominic Kakas, menyebutkan, mereka gagal membawa Sasa karena para pria yang loyal kepadanya berada di dalam Barak Taurama. "Dia sukarela datang. Dia kooperatif. Setelah kami wawancarai, dia ditahan dan dituntut.Sasa muncul di pengadilan Waigani kemarin pagi. "Jaksa kriminal akan memulai sidang begitu kami merampungkan investigasi."

Kakas menambahkan, kolonel dituntut pasal kudeta atas aksinya pada 26 Januari lalu. Adapun pengikut Sasa tidak dituntut.

Perdana Menteri O'Neill menunjuk wakilnya, Belden Namah, sebagai pejabat Menteri Pertahanan selama krisis percobaan kudeta, dan mendesak Sir Michael Somare menyetop melansir pernyataan terbuka mengaku sebagai perdana menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sir Michael memang terus berjuang agar kembali di kursi perdana menteri lewat putri dan juru bicaranya, Betha. Dalam pernyataan yang dikirim lewat surat elektronik kemarin, pria 75 tahun itu mengulang seruannya kepada pengadilan bahwa penuntutan dirinya kembali menjabat perdana menteri dihargai. Dia juga mendesak polisi dan militer bergabung dengannya.



THE SYDNEY MORNING HERALD | REUTERS | DWI ARJANTO

Berita Terpopuler
Ada Unsur Kesengajaan dalam Kasus Xenia Maut

Bertelanjang Dada, Tiga Wanita 'Serbu' Forum Davos 

Miranda Goeltom Diminta Kembalikan Gaji 

AS Akui Bin Ladin Terendus Berkat Seorang Dokter

Empat Kali Miranda Goeltom Menangis 

Simbol KTP Seumur Hidup bagi Pemerkosa

Rok Pendek Zaskia Sungkar Diprotes 

Polisi: Korban Perkosaan 'di Angkot D01' Berbohong 

Tabrakan Jazz, ABG Pengemudi Rupanya Curi Kunci 

Persib Vs Persija, Ribuan Bobotoh Serbu Stadion  



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

26 Mei 2019

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.[REUTERS]
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya.


PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

30 September 2016

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi
PNG Tegaskan Papua Bagian Integral Indonesia  

Papua Nugini menegaskan kembali sikapnya bahwa Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia.


Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

9 September 2016

PM Papua Nugini Michael Somare. telegraph.co.uk
Eks Presiden PNG Somare Terlibat Pencucian Uang di Singapura  

Pengadilan Singapura menyatakan pendiri Papua Nugini yang juga presiden pertama PNG, Michael Somare, menerima dana pencucian uang sebesar Rp 10,2 miliar.


Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

30 Mei 2016

Octovianus Mote. pacific.scoop.co.nz
Sekjen ULMWP Octovianus Mote Dilarang Masuk Papua Nugini  

Sekretaris Jenderal ULMWP, organisasi payung seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan Papua, Octovianus Mote, ditolak masuk Papua Nugini.


Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

26 Mei 2016

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter Charles Paire O'Neill beserta istri Lynda May Babao. TEMPO/Subekti
Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur

Para mahasiswa Papua Nugini mendesak Perdana Menteri Peter O'Neill mundur karena terlibat korupsi.


Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

26 Mei 2016

Peter O'Neill. AP/Mary Altaffer
Papua Nugini: Forum Pasifik Ingin Papua Self-Determination

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan pimpinan forum Pasifik ingin Papua menentukan nasibnya sendiri (self-determination).


Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

27 April 2016

Ilustrasi imigran gelap. ANTARA/Asep Fathulrahman
Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia

Selama ini, Australia membayar Papua Nugini dan pulau milik bangsa Nauru untuk didirikan kamp penahanan pengungsi.


Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

26 Februari 2016

Ilustrasi. gizmodo.com
Berusaha Kabur, Polisi Papua Nugini Tembak Mati 11 Tahanan  

Polisi Papua Nugini menembak mati 11 tahanan dan melukai 17 lainnya saat mengejar tahanan penjara yang kabur.


Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

27 Januari 2016

Suku Huli Wigmen ini terkenal dengan hiasan kepala yang dibuat dari rambutnya sendiri hidup di Papua Nugini. Di pulau yang sama juga hidup suku terasing yang terkenal dengan ornamen ukirannya yaitu suku Dani dan Asmat dari Papua, Indonesia. Dailymail.co.uk/Jimmy Nelson
Bagi Perempuan, Papua Nugini Tempat Terburuk di Dunia

Polisi minta bayaran untuk mengusut perkosaan.


Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

14 September 2015

Monumen persahabatan antara dua negara di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015.  TEMPO/Maria Rita Hasugian
Dua WNI Disandera di Papua Nugini  

Komunikasi intens dijalin antara Konsulat RI Vanimo dan militer Papua Nugini terkait dengan sandera dua WNI di Papua Nugini.