Presiden Myanmar Minta Barat Cabut Sanksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Myanmar Thein Sein, kiri, menyambut kedatangan Senator AS Mitch McConnell di istana kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar (17/1). AP

    Presiden Myanmar Thein Sein, kiri, menyambut kedatangan Senator AS Mitch McConnell di istana kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar (17/1). AP

    TEMPO.CO , Yangon -- Presiden Myanmar meminta Barat mencabut sanksi terhadap rezimnya karena telah memenuhi agenda reformasi. Thein Sein, seorang mantan jenderal yang terpilih menjadi presiden tahun lalu, menjelaskan posisinya untuk mencapai demokrasi penuh dengan memungkinkan pemilihan umum yang bebas, membuat kesepakatan damai dengan pemberontak etnis, dan melakukan reformasi ekonomi.

    Tapi dia menuntut pengurangan sanksi dari negara-negara Barat yang melarang investasi dan menarget pejabat senior yang terkait dengan militer. Dia mengatakan Myanmar sudah memenuhi tuntutan Barat.

    "Ada tiga persyaratan yang diinginkan Barat. Pertama adalah pembebasan tahanan politik. Kedua adalah untuk mengadakan pemilihan umum untuk menyusun parlemen. Ketiga, untuk merangkul Aung San Suu Kyi dan lain-lain untuk berpartisipasi dalam politik kami. Saya optimistis dengan langkah-langkah yang sudah dicapai. Kini giliran Barat melakukan apa yang semestinya mereka lakukan (pada kami)," katanya, dalam wawancara dengan Washington Post. Ini adalah wawancara pertamanya dengan media asing.

    Presiden Thein Sein mengatakan dia telah mencapai "pemahaman" dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi tentang tahap pemilihan umum yang bebas. "Jika orang-orang memilih, dia akan terpilih dan menjadi anggota parlemen," katanya. "Saya yakin bahwa parlemen akan menyambut hangat dia. Ini rencana kami."

    Dia mengisyaratkan Suu Kyi bisa berfungsi sebagai menteri kabinet setelah perubahan keseimbangan dalam parlemen.

    Menurutnya, sanksi Barat yang utamanya menyasar para petinggi militer yang pernah berkuasa, tapi dampaknya dirasakan rakyat. "Sekitar seperempat dari Myanmar hidup dalam kemiskinan," katanya. Selama 20 tahun terbebani sanksi, katanya, kepentingan rakyat banyak terabaikan.

    Mengomentari wawancara itu, seorang juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi mengatakan terlalu dini untuk mengurangi tekanan sanksi pada pemerintah. "Kami mengakui bahwa reformasi telah dibuat di negeri ini dan kami menyambut reformasi. Namun kami menganggap reformasi belum selesai," kata Nyan Win.

    TRIP B | TELEGRAPH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.