Australia Kurangi Sanksi untuk Myanmar

TEMPO.CO , Canberra - Australia mengurangi sanksi untuk Myanmar. Keputusan itu ditentang oleh kelompok hak asasi manusia dan partai Australian Greens, Senin, 9 Januari 2012. Menteri Luar Negeri Kevin Rudd mengatakan pemerintah memutuskan mengurangi jumlah tokoh Burma yang mendapat sanksi bepergian dari Australia.

Rudd mengatakan perubahan itu merupakan pengakuan bahwa Myanmar telah mengambil langkah penting ke arah demokratisasi. “Australia tetap bisa menambah individu-individu ke dalam daftar sanksi kapan pun,” kata Rudd. “Namun anggota pemerintahan baru Myanmar, yang sebelumnya tidak masuk daftar sanksi Australia, tidak akan masuk daftar saat ini.”

Bekas menteri dan wakil menteri yang sudah tidak di dalam pemerintahan Myanmar akan dihapus sanksinya. Namun embargo senjata masih dipertahankan.

Rudd berharap perkembangan penting di Myanmar ini akan berlanjut, seperti meluasnya partisipasi partai oposisi, pembebasan tahanan politik, dan keluarnya undang-undang baru yang melegalkan serikat dagang.

Juru bicara oposisi untuk urusan luar negeri Julie Bishop mengatakan dia mendukung keputusan pemerintah, meski masih mengkhawatirkan komitmen Myanmar untuk melakukan reformasi. “Ada tanda-tanda yang menggembirakan dalam reformasi politik, sosial, dan ekonomi baru-baru ini,” kata Bishop. “Diharapkan penghapusan sanksi akan mendorong Myanmar lebih jauh ke jalur ini.”

Namun Zetty Brake dari Burma Campaign Australia mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Menurut dia pengurangan sanksi itu tidak tepat dilakukan saat ini. “Apalagi keputusan Australia untuk mengurangi sanksi itu tak sejalan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, yang tetap menerapkan sanksi terhadap Myanmar sampai ada reformasi lebih jauh.”

Australian Greens juga kecewa. “Meskipun ada isyarat simbolik, pelanggaran hak asasi manusia serius sebenarnya meningkat di Myanmar dalam setahun terakhir,” kata senator Green, Scott Ludlam.

Dia mengatakan masih ada lebih dari 1.500 tahanan politik di dalam penjara dan serangan militer terhadap warga sipil meningkat pada 2011. “Mengapa pemerintah Australia mengirim hadiah celaka ini?”

Menurut Rudd pemerintah telah berbicara dengan ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan yang lainnya mengenai kebijakan Australia dan perkembangan politik di Myanmar. “Ada banyak perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar dan Australia terus mendesak pelepasan seluruh tahanan politik, pemilu tambahan yang bebas dan adil, serta resolusi damai konflik etnik di sana,” kata dia.

SMH | SAPTO YUNUS