SBY Surati PBB Soal Nuklir Iran di Selat Hormuz  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal perang Iran meluncurkan misil dalam sebuah latihan militer di Laut Oman, Minggu (1/1). AP Photo/ISNA,Amir Kholousi

    Kapal perang Iran meluncurkan misil dalam sebuah latihan militer di Laut Oman, Minggu (1/1). AP Photo/ISNA,Amir Kholousi

    TEMPO.CO , Jakarta - Situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya memanasnya Selat Hormuz dan kasus di Semenanjung Korea, ternyata jadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY bahkan mengirim surat khusus ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan uji coba rudal Iran yang digelar di Selat Hormuz.

    "Hari ini saya kirimkan surat kepada Sekjen PBB agar PBB mengambil langkah semestinya, sehingga bisa kita cegah sesuatu yang bisa mengganggu kelancaran jalur minyak bumi dari Timur Tengah," kata Presiden SBY di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 5 Januari 2012.

    Penegasan ini disampaikan SBY saat membuka rapat terbatas bidang politik hukum dan keamanan. SBY menegaskan langkah yang dilakukan itu semata untuk kebaikan ekonomi dunia. "Termasuk negara berkembang dan Indonesia yang berjuang meningkatkan pertumbuhannya," ujarnya.

    Indonesia, kata SBY, berpendapat seharusnya PBB dan juga International Atomic Energy Agency (IAEA) bisa berperan penuh mencari solusi paling baik atas isu tersebut. "Dengan harapan penyelesaian bisa ditempuh secara damai. Tak perlu secara eskalatif dan mendorong ke penggunaan kekuatan militer dari pihak manapun juga," kata SBY. "Ini yang diharapkan Indonesia."

    Menurut SBY, situasi semakin memanas dengan adanya program nuklir di Iran. Ini kemudian memunculkan banyak spekulasi yang berdampak di seluruh dunia. SBY pun mengaku mengkhawatirkan adanya gangguan suplai minyak bumi dunia jika gejolak ini terus berlanjut. "Kalau terjadi sesuatu di Selat Hormuz, akan terjadi gejolak luar biasa pada minyak bumi. Sekarang sudah kita rasakan dengan benturan militer di wilayah itu, minyak bumi terdongkrak naik. Padahal dari suplai and demand tidak ada perubahan," ujarnya.

    "Mungkin kalau harga melonjak yang akan diuntungkan oleh negara-negara yang produksi minyak. Tapi negara-negara berkembang yang tidak berproduksi akan dirugikan. OKI, Indonesia menyerukan agar semua pihak bisa menahan diri agar tidak terjadi sesuatu," tuturnya.

    MUNAWWAROH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.