TEMPO Interaktif, New York - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengibarkan bendera Palestina di luar markas besar Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sains, Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) di Paris. Bendera merah, hitam, putih, dan hijau itu untuk pertama kali berkibar di lembaga PBB.
Pengibaran bendera ini merupakan hasil dari diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO melalui pemungutan suara Senin, 12 Desember 2011. Sebanyak 107 negara anggota mendukung keinginan Palestina untuk bergabung, 14 negara menolak, dan 52 negara lain tak memberikan suaranya.
"Ini saat yang bersejarah. Pengakuan ini adalah pengakuan pertama dari Palestina," kata Abbas. "Hari ini Palestina adalah anggota UNESCO dan kami berharap akan menjadi satu negara merdeka di kemudian hari dan hidup berdampingan dengan Israel."
Dalam kesempatan itu Abbas juga berharap Palestina akan menerima keanggotaan penuh di PBB.
Sementara itu Kedutaan Besar Israel di Paris menyatakan bahwa Israel menyesali hal tersebut. Menurut Israel, UNESCO telah membuat suatu keputusan berdasarkan sesuatu yang fiksi, dengan mengintegrasikan suatu entitas yang tidak memiliki status yang legal sebagai negara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga memerintahkan penghentian sumbangan keuangan Israel untuk UNESCO karena lembaga PBB itu memberikan Palestina keanggotaan penuh.
Selain Israel, Duta Besar Amerika Serikat untuk UNESCO, David Killion, mengatakan diterimanya Palestina sebagai anggota akan membuat lembaga tersebut berada dalam posisi sulit. Sebab, Kongres Amerika Serikat telah mengancam menghentikan bantuan dana sebesar US$ 80 juta atau Rp 706 miliar jika Palestina masuk sebagai anggota. Nilai ini setara dengan 22 persen keseluruhan anggaran lembaga itu.
Namun hal itu tidak menggentarkan Presiden Abbas. “Berkaitan dengan Dewan Keamanan dan aplikasi keanggotaan Palestina dengan batas wilayah tahun 1967 dan Yerusalem sebagai ibu kota, kami mempertahankan pendekatan kami,” kata Abbas dalam pertemuan dengan utusan Amerika Serikat, Jeffrey Feltman, di kantornya di Ramallah, Senin, 5 Desember 2011.
TAIWANNEWS | REUTERS | ANANDA PUTRI