Turki Tambah Sanksi ke Suriah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • suraih

    suraih

    TEMPO Interaktif, BEIRUT: -- Turki memperberat sanksi-sanksi ekonomi atas Suriah. Di antaranya, pembekuan aset-aset para pejabat yang terlibat dalam pemberangusan selama 8 bulan perlawanan, menutup hubungan dengan bank sentral, dan menyetop semua penjualan senjata.


    Langkah itu dikeluarkan setelah sanksi-sanksi utama telah diberlakukan Liga Arab, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Turki adalah tetangga Suriah dan partner dagang penting.


    Tahun lalu tercatat hubungan dagang bilateral mereka senilai US$ 2,5 miliar. Namun Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan sudah tak respek lagi dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dan kini Turki menampung para pembelot militer Suriah dan pasing kelompok oposisi.


    "Setiap peluru yang ditembakkan, setiap pengeboman masjid, telah mengeliminasi legitimasi kepemimpinan Suriah dan telah melebarkan jurang di antara kami," ujar Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu pada jumpa pers di Ibu Kota Ankara Rabu 30 November 2011. "Suriah telah melewatkan kesempatan terakhir yang sudah diberikan."


    Sebelumnya, Suriah menggelar pemakaman secara militer 14 tentara dan anggota pasukan keamanan, menandai ongkos pertempuran untuk meredakan revolusi yang terinspirasi oleh pemberontakan di sekujur dunia Arab tahun ini.


    Menurut kantor berita pemerintah Suriah, SANA, mereka dimakamkan dengan "bunga dan kehormatan". "Para martir menjadi sasaran kelompok-kelompok teroris ketika mereka bertugas di Homs dan luar Damaskus."


    Ankara, pada Selasa lalu, menegaskan, apa pun sanksi tidak akan melukai rakyat Suriah. Turki punya perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan Suriah. Turki juga tak menginginkan intervensi militer di Suriah. Namun mereka siap untuk skenario apa pun, termasuk menetapkan sebuah zona penyangga untuk mencegah masuknya pengungsi.


    | REUTERS | AP | DWI ARJANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.