Pasukan Elit Israel Menolak Misi ke Palestina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Yerusalem:15 anggota unit pasukan elit Israel telah menuliskan surat pada Perdana Menteri Ariel Sharon yang isinya menolak untuk menjalankan misi di wilayah Palestina. Hal itu dilaporkan oleh stasiun televisi setempat.Menurut laporan tersebut, 15 tentara yang berasal dari Unit Sayeret Matkal tersebut mengatakan mereka tidak ingin lagi turut serta dalam kebijakan penindasan dan upaya mempertahankan kekuasaan Yahudi di wilayah Palestina.Kami tidak lagi ingin memberikan hidup kami untuk menjalankan misi penindasan di Palestina yang tidak menghiraukan lagi hak-hak asasi jutaan rakyat Palestina, demikian kutipan dari surat yang dikirim pada PM Israel.Sejak pecahnya perang Palestina tahun 2000 lalu, Unit Pasukan Sayere Matkal telah membantu menyebarkan kampanye untuk menangkap kaum militan. Unit ini juga menahan tokok-tokoh senior Palestina, menyebarkan unit teror dan mencari tempat penyimpanan senjata Palestina.Surat tersebut merupakan pukulan hebat mengingat Unit Sayeret Matkal adalah unit paling senior dan berpengaruh. Unit ini dikenal atas aksi penyelamatannya yang spektakuler ketika menyelamatkan 106 penumpang pesawat terbang yang dibajak di Bandara Entebbe di Uganda tahun 1976.Minggu kemarin, surat kabar Israel mengungkapkan fakta bahwa pada tahun 1992 ada rencana pembunuhan pemimpin Irak, Saddam Hussein, setelah Irak menembakkan 39 rudal Skud-nya ke Israel pada Perang Teluk tahun 1991. Rencananya, Unit Sayeret Matkal yang akan melaksanakan rencana tersebut. Namun, rencana itu digagalkan pada menit-menit terakhir.Unit ini juga pernah mengirimkan petisi pada Kepala Angkatan Udara Jenderal Dan Halutz yang berisi penolakan untuk melaksanakan misi di wilayah Palestina.Gelombang penolakan menjadi sorotan pada bulan Januari 2002, ketika 52 staf dan tentara menandatangani sebuah surat yang mengatakan mereka tidak akan bertugas di wilayah Palestina. Siti Masriyah - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.