Awasi Wartawan, Kepala Intelijen Prancis Diperiksa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nicolas Sarkozy. AP/ TF1/France2/Canal+

    Nicolas Sarkozy. AP/ TF1/France2/Canal+

    TEMPO Interaktif, PARIS: -- Kepala Direktorat Pusat Intelijen Dalam Negeri Prancis DCRI Bernard Squarcini kemarin diperiksa terkait dengan tuduhan melakukan aktivitas mata-mata terhadap wartawan di harian Le Monde. "Bernard Squarcini telah melanggar korespondensi yang rahasia dan mengumpulkan data secara ilegal," kata jaksa Patrick Maisonneuve.


    Pemeriksaan terhadap orang dekat Presiden Prancis Nicolas Sarkozy itu terkait dengan pengaduan jurnalis Le Monde, Gérard Davet, setahun lalu. Davet merasa diawasi oleh dinas intelijen setelah berhasil mengungkap kasus skandal pendanaan kampanye oleh ahli waris L'Oreal, Liliane Bettencourt, yang juga orang terkaya di Prancis. Diduga Bettencourt mendanai kampanye Sarkozy.


    Davet, yang melakukan investigasi atas dugaan uang pemilu itu, berhasil mendapat data dari seorang penasihat di Kementerian Kehakiman. Belakangan, setelah berita itu dimuat dan membuat heboh, Davet dan Le Monde diawasi aparat intelijen. Koran investigasi Le Canard Enchaine mengklaim perintah pengawasan itu datang dari Sarkozy.


    Namun Squarcini menampik tuduhan tersebut. "Target saya bukan wartawan, tapi pegawai sipil yang telah melanggar hukum dengan memberi informasi kepada wartawan," kata Squarcini, yang diwakili kuasa hukumnya, Patrick Maisonneuve. Menurut Maisonneuve, kliennya berencana untuk mengundurkan diri dari jabatan itu.


    Calon presiden dari Partai Sosialis, François Hollande, yang merupakan rival Sarkozy, mendesak agar Squarcini segera mundur. "Coba Anda bayangkan, seorang kepala kontra-intelijen memata-matai wartawan dan pegawai pemerintah?" tutur Hollande. "Saya lebih kaget lagi, Kementerian Dalam Negeri tidak memecat Squarcini."


    | ABC | GUARDIAN | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.