Ikhwanul Muslimin Ancam Boikut Pemilu Mesir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pendukung Mubarak meneriakan slogan di luar kompleks Akademi Kepolisian Militer di Kairo, Mesir, (3/8) saat berlangsungnya persidangan Husni Mubarak . Mubarak disidangkan atas tuduhan korupsi dan memerintahkan pembunuhan terhadap pengunjuk rasa saat berusaha menggulingkan dia. AP/Nasser Nasser

    Seorang pendukung Mubarak meneriakan slogan di luar kompleks Akademi Kepolisian Militer di Kairo, Mesir, (3/8) saat berlangsungnya persidangan Husni Mubarak . Mubarak disidangkan atas tuduhan korupsi dan memerintahkan pembunuhan terhadap pengunjuk rasa saat berusaha menggulingkan dia. AP/Nasser Nasser

    TEMPO Interaktif, Kairo - Ikhwanul Muslimin mengancam akan memboikot pemilihan umum Mesir yang kini dikusai oleh kelompok militer. Langkah Ikhwan diikuti oleh 59 partai politik lainnya. Mereka menuntut peraturan pemilu diubah hingga Ahad. "Selama aturan tersebut belum diamandemen, kami menolak pemilu."

    Sikap boikot itu disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama aliansi partai politik lainnya yang disampaikan kepada publik, Rabu, 28 September 2011, sebagai tanggapan atas rencana militer menggelar pemilu pada November depan.

    Salah satu butir penyataan itu menyebutkan bahwa perubahan itu dimaksudkan untuk menghalangi para pendukung bekas Presiden Husni Mubarak yang ditumbangkan oleh demonstran, Februari lalu, untuk mengikuti pemilu.

    "Kami akan memboikot (pemilu) jika mereka memberikan tanggapan positif terhadap keinginan kami hingga Ahad depan," ujar Sayyid al-Badawi, pimpinan Partai Wafd, kepada kantor berita Reuters.

    Setelah Partai Demokratik Nasional pimpinan Mubarak yang dibubarkan pemerintah, partai terbesar di Mesir adalah Partai Kebebasan milik gerakan Ikhwanul Muslimin serta Partai Keadilan.

    Selasa kemarin, Dewan Militer selaku penguasa Mesir mengumumkan bahwa pemilihan umum akan dimulai pada 28 November 2011. Untuk perhelatan tersebut, pemerintah mengundang seluruh calon peserta untuk proses pendaftaran hingga 12 Oktober.

    Untuk bisa berkuasa di Dewan, partai poliitk akan berkompetisi hingga mendapatkan dua pertiga kursi di DPR dan parlemen. Pemerintah juga mengalokasikan kursi bagi perwakilan perorangan.

    Badawi mengatakan partai politik ingin bisa menempatkan calon-calonnya di kursi parlemen dan perwakilan perorangan. "Kami menolak pasal tersebut hingga ada perubahan," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diteken oleh kelompok the Democratic Alliance, termasuk Ikwanul Muslimin dan Partai Keadilan.

    AL JAZEERA | CA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.