Liga Arab Sepakat Soal Palestina Dibawa ke PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Saud Al-Faisal saat pertemuan darurat  Liga Arab di Kairo, Mesir, (31/12). Liga Arab menyerukan faksi-faksi di Palestina melakukan rekonsiliasi karena pemerintah Palestina perlu segera merespon gempuran Israel. AP Ph

    Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Saud Al-Faisal saat pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, (31/12). Liga Arab menyerukan faksi-faksi di Palestina melakukan rekonsiliasi karena pemerintah Palestina perlu segera merespon gempuran Israel. AP Ph

    TEMPO Interaktif, KAIRO - Pertemuan para menteri luar negeri anggota Liga Arab di Kairo, Selasa 13 September 2011 mencatat sejarah baru. Mereka mendukung upaya Palestina mendapat pengakuan kenegaraan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dibuka 19 September mendatang.

    "Kami mengharap dukungan pengakuan Palestina di PBB," ucap Menteri Luar Negeri Qatar Syekh Hamad bin Jassim al-Thani.

    Saat pembukaan pertemuan itu, Al-Thani, ketua komite yang menindaklanjuti permintaan Palestina di PBB, menegaskan, "Negara-negara Arab sepakat mengajukan aplikasi ke PBB untuk sebuah negara Palestina penuh dengan ibu kota Yerusalem Timur."

    Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, gembira, meski Amerika Serikat tetap berkukuh akan menghalangi langkah tersebut. "Ada konsensus Arab maju ke PBB untuk memperoleh keanggotaan Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," ujar Erekat dalam pertemuan itu.

    Para menteri luar negeri Arab tersebut memutuskan membentuk satu tim perunding dari enam negara Liga Arab untuk meyakinkan negara-negara lain agar menyetujui pengajuan aplikasi kontroversial itu. Upaya lobi tersebut telah dimulai sejak Juli lalu.

    Palestina memburu pengakuan PBB setelah bertahun-tahun gagal bernegosiasi dengan Israel. Mereka ingin mewujudkan negara merdeka dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur--area yang dicaplok Israel dalam Perang Timur Tengah 1967.

    Palestina saat ini berstatus peninjau di PBB. Status anggota penuh mesti memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan. Sementara itu, sekutu Israel, Amerika, telah menyatakan akan memveto apa pun resolusi soal itu.

    Presiden Amerika Barack Obama pada Senin lalu menyatakan akan menentang pengajuan pengakuan negara Palestina di Dewan Keamanan PBB. "Kami pikir hal itu kontraproduktif. Kami tak berpikir bahwa itu benar-benar mengarah pada hasil yang kami inginkan, yakni solusi dua negara," ujar Obama kepada kantor berita Jerman, DPA. "Masalah ini hanya akan bisa diselesaikan oleh orang Israel dan Palestina yang menyepakati sesuatu (solusi)."

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan Uni Eropa belum memutuskan posisinya. "Belum ada resolusi di atas meja," ujarnya. "Kami ingin melihat suatu permukiman yang adil, rakyat Palestina dan rakyat Israel hidup berdampingan dalam damai serta aman. Saya akan berbuat apa pun untuk membantu mencapainya."

    l Reuters | AP | Ynetnews | dwi arjanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.