'Uni Afrika Tak Akan Akui Pemerintahan Pemberontak Libya'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Esam Al-Fetori

    REUTERS/Esam Al-Fetori

    TEMPO Interaktif, Addis Ababa - Beberapa diplomat mengatakan Uni Afrika tidak secara eksplisit mengakui Dewan Transisional Nasional Libya (NTC), Jumat, 26 Agustus 2011. Hal tersebut merupakan pukulan bagi kelompok pemberontak Libya yang telah diakui oleh lebih dari 40 negara sebagai pemerintah yang sah.

    Pandangan Uni Afrika tersebut dinilai menunjukkan pengaruh pemimpin Libya Muammar Qadhafi yang kuat terhadap Uni Afrika. Pasalnya, Qadhafi merupakan salah satu penyokong dana bagi beberapa pemimpin Afrika.

    Uni Afrika bahkan menyerukan dibentuknya pemerintah transisional yang terbuka di Libya yang melibatkan pejabat dari kubu Qadhafi.

    "Dewan Perdamaian dan Keamanan UA mempertimbangkan negara-negara yang sudah mendukung Qadhafi di masa lalu atau berutang budi padanya. Mereka tidak akan mengakui NTC," ujar seorang diplomat senior Barat yang mengetahui negosiasi tertutup para pemimpin Dewan Perdamaian dan Keamanan UA.

    Para pejabat yang terlibat dalam perundingan tersebut mengatakan 15 anggota Dewan terbelah dengan nyaris separuh negara mendukung NTC dan separuhnya tidak mengakui NTC. Dewan tersebut beranggotakan Zimbabwe, Kenya, Equatorial Guinea, Nigeria, Libya, Namibia, Africa Selatan, Djibouti, Rwanda, Burundi, Chad Benin, Pantai Gading, Mali, dan Mauritania.

    Sebelumnya, seorang sumber pemerintah Afrika Selatan mengatakan UA tidak akan mengakui pemberontak Libya. Menurutnya, AU ingin kubu Qadhafi terlibat dalam pemerintahan transisi.

    Hanya ada tiga kepala negara yang menghadiri sidang darurat tersebut. Dua di antaranya adalah Yoweri Museveni dari Uganda dan Jacob Zuma dari Afrika Selatan. Mereka berdua adalah pendukung setia Qadhafi dan kemungkinan mempengaruhi keputusan UA.

    UA sendiri dibentuk dalam sebuah konferensi tingkat-tinggi di Libya pada 9 September 1999.

    REUTERS| KODRAT



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.