Hillary Clinton: 'Pemerintah Suriah Harus Bertanggung Jawab'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hillary Rodham Clinton. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Hillary Rodham Clinton. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO Interaktif, Amerika Serikat menggalang kekuatan internasional melawan rezim Suriah. Pemerintah Amerika menganggap Presiden Bahsar al-Asad telah kehilangan legitimasinya untuk memimpin Suriah. Presiden Bashar al-Assad juga harus bertanggung jawab atas tewasnya 2.000 orang dalam berbagai kerusuhan.

    Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan hal tersebut kepada para wartawan, Kamis, 4 Juli 2011, menyusul keputusan DK PBB yang mengeluarkan resolusi mengutuk kekerasan yang dilakukan Pemerintah Suriah terhadap warga sipil. "Kami akan bekerja sama dengan dunia internasional melawan dan memberikan sanksi kepada rezim Suriah," ujarnya.

    Hillary mengatakan, inilah saat yang tepat bagi komunitas internasional untuk memberikan pesan yang jelas kepada rezim Assad. "Dia harus membayar dengan harga tinggi atas serangan terhadap rakyatnya sendiri," ucapnya lagi.

    Kamis, 4 Agustus 2011, lusinan tank pasukan keamanan Suriah menyerbu dan menembaki Kota Hama. Akibat serbuan tersebut, menurut seorang saksi mata yang mengaku bernama Thaer, 45 orang tewas.

    Sejumlah warga setempat mengatakan puluhan tank pasukan keamanan menyeruak masuk ke pusat Kota Hama, Rabu, setelah menembaki kota dan menduduki lapangan utama Orontes Square.

    "Para penembak jitu juga disebarkan di atap gedung bertugas menembaki Distrik al-Hader," ujar Thaer. Kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 90 orang tewas, tidak termasuk korban terakhir di Hama sejak pasukan Assad dari sekte minoritas Alawie menyerbu Kota Hama pada Ahad lalu.

    Serbuan serdadu Suriah ke Kota Hama yang menimbulkan banyak korban mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, termasuk Dewan Keamanan PBB.

    AL JAZEERA | REUTERS | CA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.