Negosiasi Fatah-Hamas Masih Buntu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Palestina terlihat melalui bendera Palestina saat merayakan penandatanganan perjanjian rekonsiliasi antara  Fatah dan Hamas, di kota Ramallah, Tepi Barat, Rabu (4/5). AP/Tara Todras-Whitehill

    Warga Palestina terlihat melalui bendera Palestina saat merayakan penandatanganan perjanjian rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, di kota Ramallah, Tepi Barat, Rabu (4/5). AP/Tara Todras-Whitehill

    TEMPO Interaktif, Kairo - Pemerintahan persatuan Palestina tengah diuji. Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal akan bertemu di Kairo, Selasa pekan depan, untuk finalisasi formasi pemerintahan persatuan. Pertemuan di antara dua gerakan itu diumumkan setelah terjadinya kebuntuan dalam perundingan di Kairo kemarin.

    "Dua gerakan membuka perundingan ketiga pekan depan di Kairo antara Abbas dan Meshaal," ujar Ketua delegasi Hamas, Mussa Abu Marzouk. Ketua delegasi Fatah, Azzam el-Ahamd, mengatakan kedua pihak sepakat perundingan pada Selasa nanti menjadi final dan terukur untuk pemerintahan baru.

    Meski sempat berselisih, kedua pihak akhirnya sepakat tidak mengajukan perdana menteri yang berbasis di Tepi Barat saat ini, Salam Fayyad, sebagai calon pemimpin pemerintahan baru yang bakal disusun berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi. "Kami membahas banyak nama," ujar Izzat al-Risheq, anggota politik biro Hamas.

    Menurut seorang sumber kepada Xinhua, Mohammed Mustafa, Kepala Palestinian Investment Fund, dan Mustafa Al-Barghouti, seorang politikus independen, adalah dua kandidat yang paling diharapkan.

    Sabtu pekan lalu, Fatah menominasikan Fayyad sebagai perdana menteri, tapi Hamas menolaknya. "Buat kami, Fayyad tidak bisa diterima karena namanya terkait dengan fase gelap dalam sejarah rakyat Palestina," tutur Taher al-Nounou, seorang pejabat Hamas di Gaza yang menuding Fayyad memperkeruh perpecahan dan menutup badan-badan Hamas di Tepi Barat.

    Beberapa tokoh Fatah dan Hamas mengatakan persoalan itu bisa tidak selesai di perundingan ketiga. "Tidak ada tenggat," kata Muhammad Shtayyeh, anggota Komite Sentral Fatah di Ramallah, kemarin.

    XINHUA | THE NEW YORK TIMES | DWI A



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.