Cina Tolak Campur Tangan Asing Dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bangunan yang dibangun oleh Cina di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. REUTERS / Erik de Castro

    Bangunan yang dibangun oleh Cina di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. REUTERS / Erik de Castro

    TEMPO Interaktif, Beijing - Cina secara tegas menolak campur tangan kekuasaan asing dalam wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Penolakan yang tertulis di surat kabar militer negara itu hari ini, Selasa 14 Juni 2011, keluar setelah Vietnam meminta bantuan internasional untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara yang dipicu oleh sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

    Peringatan yang dimuat dalam Liberation Army Daily tersebut bertepatan dengan latihan menembak yang digelar militer Vietnam di sepanjang perairan tengahnya. Sebelumnya, Hanoi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menyambut upaya yang dilakukan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

    Selama berminggu-minggu, Cina dan Vietnam saling tuduh telah melanggar batas perairan masing-masing, sebuah petak di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur kapal utama dan menyimpan cadangan gas dan minyak yang besar. Tuduhan seperti ini memang sering terjadi antara Cina, Vietnam dan Filipina, Malaysia, Brunai dan Taiwan. Negara-negara itu sudah lama terlibat dalam sengketa maritim di Laut Cina Selatan. Namun, ketegangan antara Cina dan Vietnam berlangsung lebih lama dari biasanya.

    "Sengketa ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi yang bersahabat antara dua pihak yang terlibat," demikian komentar di surat kabar itu. Liberation Army Daily juga mengulangi peringatan Beijing bahwa negara-negara "yang tidak terkait" lainnya harus mundur. Disebutkan juga bahwa militer Cina keberatan dengan pesan yang disampaikan Vietnam.

    REUTERS | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.