Kedutaan Besar Australia di Malaysia Didemo

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Warga negara Malaysia melakukan unjuk rasa di luar kedutaan besar Australia, Kamis (5/12). Mereka menuntut permintaan maaf dari Australia atas pernyataan Perdana Menteri John Howard. Dalam pernyataan sebelumnya, Howard mengatakan bahwa negaranya dapat melancarkan terhadap negara-negara lain dalam rangka memerangi terorisme. Sekitar 20 orang yang berunjuk rasa itu berasal dari partai pimpinan Mahathir. Mereka membawa beberapa spanduk yang bertuliskan, "We are not Aborigines to be bullied" dan "Howard: Nothing less than an apology to our Prime Minister." Unjuk rasa berlangsung damai dan kelompok ini membubarkan diri setengah jam kemudian. Murugiah Thopasamy, ketua pemuda kelompok kecil People's Progressive Party, menuduh Howard mencampuri urusan dalam negri negara lain. "Dia (Howard) harus berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusuhan," kata dia. Pimpinan Komisi Tinggi Australia, Nic Brown, yang menerima demonstran, menanggapi tenang demo tersebut. "Negara saya menikmati hubungan yang baik dengan sejumlah negara. Kami bekerja untuk meyakinkan bahwa hubungan ini terus berkembang," ujar dia. Di Canberra, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer bertemu dengan diplomat-diplomat dari negara Asia, Rabu (4/12), untuk menenangkan dan menekankan bahwa Australia tidak merencanakan untuk melakukan serangan militer sepihak. "Kami telah melakukan pertemuan yang sangat berguna dan semuanya sangat bahagia," kata Downer. "Dan ini akan menarik perhatian teroris jika kita cekcok satu sama lain." Pernyataan Howard itu memicu kemarahan negara-negara tetangganya, terutama Malaysia. Perdana Menteri Mahathir Mohamad sempat mengatakan, serangan sepihak akan mengakibatkan pecahnya perang dunia. Mahathir juga meminta Howard untuk berhenti bersikap seperti sherif kulit putih yang berada di lingkungan kulit hitam. (AP/Dewi Retno)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.