Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wawancara Tempo dengan Menteri Luar Negeri Thailand  

image-gnews
Tempo/Arnold Simanjuntak
Tempo/Arnold Simanjuntak
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Thailand menunjukkan keseriusannya untuk kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Hingga kemarin pertempuran masih berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara. Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya menjelaskan kepada Andree Priyanto, Maria Rita, dan Diah Prabandari dari Tempo tentang hasil pertemuan itu di Permanent Mission of Thailand for ASEAN, Gedung Sentral Senayan 1, Jakarta kemarin.


Apa saja hasil pertemuan Anda dengan Menteri Marty ?

Pertama, menyampaikan perkembangan terakhir tentang situasi di perbatasan bahwa lokasi pertempuran berada di sekitar 150 kilometer dari lokasi pertama pecahnya konflik (sekitar kuil Preah Vihear). Kedua, menjelaskan bahwa kami berperang hanya untuk membela diri. Ketiga, kami menjelaskan bahwa bukan kami yang pertama kali melakukan pertempuran. Kami menginginkan perdamaian dan keamanan di sepanjang perbatasan yang dihuni banyak penduduk di sana. Tidak rasional kami melakukan penembakan yang justru melukai warga kami. Hampir 50 ribu warga Thailand dalam tempo 5 hingga 7 hari terakhir terpaksa mengungsi. Padahal selama ini kami memberikan bantuan bagi perkembangan Kamboja, kami berinvestasi di sana, banyak turis dari Thailand kami bawa ke kamboja. Ini membuat kami sangat sulit mengerti kenapa Thailand dikatakan tidak membutuhkan situasi damai.

Apa hal penting yang Anda sampaikan kepada Marty?

Kami siap untuk solusi damai melalui negosiasi dan penyelesaian bilateral yang selama ini sudah dilakukan antara Kamboja dan Thailand. Kami juga punya keluarga ASEAN yang harus membantu mengatasi konflik.


Pada pertemuan Februari lalu, Thailand tidak menerima term of reference mengenai pengiriman pengamat ke perbatasan?

Tidak, ini lebih pada prosedur. Saya harus konsultasikan lebih dahulu hal itu kepada ahli politik dan ahli hukum. Saya kemudian harus berkonsultasi dengan tentara Thailand, badan keamanan, dan saya juga harus menyampaikannya ke kabinet. Kedua, kami juga harus memastikan dari dua sisi tentang keamanan pengamat sebelum ditempatkan di lokasi. Ketiga, juga harus berada di bawah satu payung, yakni Konvensi Wina tentang kekebalan diplomatik dan banyak lagi. Jadi kami memiliki prosedur internal dan kami ingin semuanya jelas karena kami memiliki birokrasi, kami memiliki sistem demokrasi. Kami tidak bisa membuat keputusan saat itu. Hal penting juga untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Thailand memahami Indonesia, Indonesia memahami Thailand, begitu juga Kamboja memahami Indonesia dan sebaliknya. Sehingga ini bukan kesengajaan untuk menunda atau menolaknya. Pertanyaan dikembalikan ke Phnom Pen kenapa mereka tetap ingin berperang.

Apa saja syarat detail yang Anda ajukan untuk menghadirkan pengamat di perbatasan?

Yang terpenting adalah lokasi, yakni 4,5 kilometer dari wilayah Thailand dan 3 kilometer dari wilayah Kamboja. Jarak ini diukur dari lahan yang dipersengketakan. Lalu, bukan pasukan militer.

Mengapa Thailand masih mempersoalkan perbatasan inip adahal Mahkamah Internasional pada 1962 memutuskan kuil Preah Vihear milik Kamboja. Begitu juga UNESCO, pada 2008 menetapkan Preah Vihear menjadi warisan dunia?

Saya pikir tidak ada problem dengan kuil. Tapi, permasalahan kami pada lahan di sekitar kuil. Sebab, pengadilan internasional hanya memutuskan Kamboja sebagai pemilik sah kuil. Pengadilan internasional tidak memutuskan siapa pemilik lahan di sekitar kuil . Makanya kami (Thailand dan Kamboja) memiliki Memorandum of Understanding pada tahun 2000 untuk menegosiasikan siapa sesungguhnya pemilik lahan.

Apakah Thailand mengajukan proposal dalam penyelesaian sengketa?

Thailand tidak mengajukan proposal. Anda tinggal melihat ke peta, peta tua, lihat ke perjanjian yang dulu dibuat, dan pelajari rekaman atas semua diskusi tentang masalah ini sebagai referensi.

Anda menyetujui gencatan senjata. Apa poin kunci untuk gencatan senjata?

Kembali ke meja perundingan dan bersabar. Tidak menggunakan perang untuk menyelesaikan konflik untuk tujuan domestik, membungkam oposisi, dan ajang promosi penggantinya.

Maksud Thaksin Sinarwata menjadi penasihat Kamboja?

Bagaimana bisa terjadi negara beradab dipimpin seorang pencuri, koruptor politisi. Kami sudah sangat sabar dengan Hun Sen.

Jadi, situasi ini akan bertambah buruk?

Ya, tentu.


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.


Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.


RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan berjalan di sekitar patok negara saat melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah Sanggau kini tengah diemban oleh 169 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti. ANTARA/Ismar Patrizki
RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.