Ubah Susunan Kabinet, Dukungan untuk PM Jepang Naik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Jepang Naoto Kan. AP Photo/Shizuo Kambayashi

    Perdana Menteri Jepang Naoto Kan. AP Photo/Shizuo Kambayashi

    TEMPO Interaktif, Tokyo -Sejumlah media di Jepang menyebutkan bahwa dukungan untuk Perdana Menteri Jepang Naoto Kan naik sekitar 30 persen setelah ia mengubah susunan kabinetnya pada Jumat pekan lalu. Ini diketahui berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan media tersebut di seluruh Jepang pekan lalu.

    Berdasarkan hasil survei melalui telepon yang dilakukan surat kabar Yomiuri Shimbun, dukungan untuk Kan melonjak ke angka 34 persen dibanding hasil survei pada 3-5 Desember tahun lalu, yang hanya 25 persen. Sedangkan Mainichi Shimbun dan Nikkei, harian ekonomi terbesar Jepang, menyebutkan bahwa dukungan untuk kabinet baru Kan sebesar 29 dan 31 persen, melonjak dibanding hasil survei bulan lalu, yang hanya 24 dan 26 persen.

    Secara terpisah, Sabtu lalu, Kyodo melaporkan, dukungan bagi Kan naik 8,6 poin menjadi 32,2 persen dibanding hasil survei pada Desember tahun lalu. Kendati naik, hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak cukup puas atas pengangkatan Menteri Kebijakan Fiskal dan Ekonomi yang baru, Kaoru Yosano. Berdasarkan hasil survei Yomiuri, 49 persen responden menolak penunjukan Yosano, sedangkan menurut survei Nikkei, 50 persen.

    Kan me-reshuffle kabinetnya pada Jumat pekan lalu dengan mengangkat empat menteri baru, termasuk Yosano. Reshuffle dilakukan untuk melaksanakan dua kebijakan yang menjadi prioritas pemerintahan Kan, yakni merevisi sistem perpajakan dan menggabungkan negosiasi untuk kesepakatan perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership.

    Reshuffle ini sekaligus untuk memperkecil porsi partai oposisi dalam kabinet dan hanya meninggalkan seorang perempuan di antara 18 anggota kabinet. Jumlah menteri perempuan dalam kabinet Kan saat ini menjadi yang paling rendah sejak 2000, meskipun pemerintah membuat kebijakan persamaan gender.

    PEOPLE DAILY | ASAHI | JAPAN TODAY | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.